JAKARTA — Guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda Sulawesi Utara pada Senin pagi tidak hanya memicu kepanikan, tetapi juga meninggalkan kerusakan fisik di dua kabupaten kepulauan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, melaporkan bahwa 27 unit rumah warga tercatat rusak, tersebar di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
"Ada sebanyak 27 kepala keluarga (KK) terdampak, yang terdiri dari 20 KK di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tujuh KK di Kabupaten Kepulauan Talaud. Selain itu, tercatat kerusakan pada 27 unit rumah di dua wilayah tersebut," kata Abdul Muhari di Jakarta, Senin.
Dampak gempa tidak hanya dirasakan oleh rumah tinggal. BNPB mencatat kerusakan infrastruktur publik di Kabupaten Minahasa Utara, meliputi dua bangunan gereja, satu gedung GMIM 76, satu sekolah, dan satu rumah dinas guru. Data ini masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui seiring asesmen tim di lapangan.
Tim reaksi cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih bersiaga untuk melakukan pendataan menyeluruh. Warga yang rumahnya terdampak diimbau untuk melaporkan kondisi bangunan yang berpotensi membahayakan kepada aparat setempat.
Guncangan gempa kuat berdurasi tiga hingga empat detik sempat memicu kepanikan massal di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Enam kecamatan merasakan getaran paling keras, yakni Kecamatan Marore, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Tahuna, dan Tahuna Barat.
Sementara itu, di Kecamatan Rainis (Kepulauan Talaud), Kecamatan Likupang Barat (Minahasa Utara), dan Kota Manado, guncangan terasa dengan intensitas lemah hingga sedang selama dua hingga empat detik. Meskipun peringatan dini tsunami telah berakhir dan masyarakat pesisir dipastikan aman, BNPB tetap mengimbau kewaspadaan terhadap potensi bahaya struktural bangunan akibat gempa susulan.
Abdul Muhari menegaskan bahwa seluruh data dampak yang dirilis masih bersifat sementara. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
"Warga yang rumahnya terdampak kerusakan diharapkan tetap berhati-hati dan melaporkan kondisi bangunan yang berpotensi membahayakan kepada aparat setempat," ujarnya.
Masyarakat diminta untuk selalu merujuk pada pemutakhiran data berkala dari saluran komunikasi resmi milik BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah bersama BPBD terus berkoordinasi untuk memastikan penanganan dampak gempa berjalan cepat dan tepat sasaran.