SULAWESI UTARA — Denpasar – Untuk kedua kalinya di era Presiden Prabowo Subianto, pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) berlangsung tanpa kehadiran kepala negara. Berbeda dengan tahun lalu yang dibuka Menteri Kebudayaan Fadli Zon, tahun ini Gubernur Bali Wayan Koster mengambil alih peran tersebut secara langsung.
Tiga pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menjadi sumber BaliNews.id mengonfirmasi bahwa hingga malam sebelum acara, tidak ada konfirmasi mengenai perwakilan presiden. "Tidak ada perwakilan dari Jakarta," tulis laporan yang diterbitkan pada Kamis (26/6/2025).
Sejak era reformasi, PKB selalu memiliki nilai strategis bagi pemerintah pusat. Ajang ini dipandang sebagai sarana pemberdayaan kebudayaan nasional sekaligus pengungkit ekonomi pariwisata. Pada masa lalu, Presiden Joko Widodo beberapa kali meresmikan langsung acara tersebut.
Namun, pada masa kepemimpinan Prabowo, pola itu berubah. Tahun lalu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mewakili presiden. Tahun ini, tidak ada pejabat setingkat menteri, wakil presiden, atau direktur jenderal yang hadir. Padahal, secara hierarki dan kewenangan, sejumlah pejabat dapat mewakili presiden.
Pola serupa terlihat dalam dua kunjungan Presiden Prabowo ke Bali. Pada 25 Juni 2025, saat meresmikan infrastruktur kesehatan, rilis resmi Kantor Kepresidenan menyebut presiden disambut Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, dan Danlanud I Gusti Ngurah Rai. Nama Gubernur Bali Wayan Koster tidak tercantum dalam daftar penyambut.
Kunjungan kedua pada 7 Juni ke Sekolah Rakyat di Tabanan dikemas sebagai kunjungan pribadi. Namun, analisis terhadap rilis Sekretariat Kabinet dan Kantor Kepresidenan menunjukkan protokol lengkap bertugas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf hadir, dan kendaraan RI-1 digunakan. Unsur Forkopimda, termasuk gubernur, tidak diundang.
Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi hubungan ini adalah sikap Gubernur Bali dan jajaran pemerintah kabupaten/kota di Bali—kecuali Karangasem—yang tidak menghadiri agenda retret kepala daerah. Bagi Prabowo yang berlatar belakang militer, ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap arahan pimpinan.
Dampak dari dinamika ini mulai terlihat di sektor infrastruktur. Proyek Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi tidak masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan informasi terakhir, proyek tersebut baru berpeluang dieksekusi setelah tahun 2029.
Analis politik dan kebijakan publik menilai, absennya pejabat pusat di PKB serta pola kunjungan presiden dapat menjadi indikator bahwa hubungan Presiden Prabowo dan Gubernur Koster tidak dalam kondisi hangat. Dampak lanjutan yang patut dicermati adalah kemungkinan Pemerintah Provinsi Bali menghadapi kesulitan mengakses program dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
"Apabila para menteri membaca dinamika hubungan politik tersebut, hal itu berpotensi memengaruhi percepatan pembangunan Bali ke depan," tulis analis dalam laporan yang sama.
Disclaimer dari laporan tersebut menekankan bahwa substansi siapa yang membuka PKB bukanlah isu utama. Sebab, PKB pada hakikatnya adalah pesta para seniman dan masyarakat pencinta seni, bukan pesta para pejabat. Pembahasan ini lebih menyoroti nilai penting PKB dalam konteks hubungan pusat-daerah serta arah kebijakan pemerintah pusat terhadap Bali ke depan.