MANADO — Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Utara memastikan diri menjadi motor penggerak percepatan pembahasan Ranperda Perizinan Berusaha. Ronald Sampel, ketua fraksi, menyebut birokrasi yang rumit selama ini menjadi momok bagi pengusaha yang ingin menanamkan modal di provinsi ujung utara Indonesia itu.
Menurut Ronald, iklim investasi yang sehat tidak bisa lahir tanpa ada jaminan hukum yang jelas. Ia menilai para investor kerap ragu karena proses perizinan yang panjang dan tidak terprediksi. "Kepastian hukum dan kemudahan pelayanan perizinan merupakan faktor penting," ujarnya.
Dengan adanya Ranperda ini, ia berharap tidak ada lagi celah bagi oknum untuk mempersulit pengurusan dokumen. Semakin sederhana proses birokrasi yang dijalankan pemprov, semakin besar minat investor untuk masuk ke Sulut.
Ronald optimistis, dampak langsung dari kebijakan ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Ia menjelaskan, investasi yang masuk akan berkontribusi pada sektor pajak dan retribusi. "Kami targetkan ini bisa mendongkrak PAD secara nyata," tambahnya.
Fraksi Demokrat mendorong agar Ranperda ini tidak mandek di meja pembahasan. Mereka ingin regulasi itu segera diuji publik dan disahkan agar manfaatnya bisa dirasakan tahun anggaran mendatang.
Pembahasan Ranperda ini kini memasuki tahapan teknis antar fraksi. Ronald memastikan pihaknya akan mengawal setiap pasal yang berkaitan dengan kemudahan investasi. Ia juga membuka ruang bagi para pelaku usaha untuk memberikan masukan langsung agar regulasi yang dihasilkan benar-benar aplikatif.
Jika semua berjalan sesuai rencana, Ranperda ini ditargetkan rampung sebelum masa reses DPRD Sulut berakhir. "Kami tidak ingin memperlambat. Ini soal pertumbuhan ekonomi daerah," pungkas Ronald Sampel.