SULAWESI UTARA — Gugatan antimonopoli Departemen Kehakiman (DOJ) terhadap Apple memasuki babak baru. Seorang hakim khusus yang ditunjuk pengadilan memutuskan bahwa Apple berhak memaksa 14 badan federal AS untuk menyerahkan dokumen internal mereka. Dokumen ini diyakini krusial untuk membantah tuduhan bahwa kebijakan iPhone bersifat antikompetitif.
Apple mengajukan permintaan dokumen pada Mei 2024. Perusahaan asal Cupertino itu ingin tahu bagaimana badan-badan seperti CIA, FBI, NSA, Departemen Pertahanan, hingga NASA mengevaluasi, membeli, dan menggunakan ponsel pintar serta perangkat wearable.
Argumen Apple sederhana: jika lembaga keamanan paling ketat di AS memilih iPhone karena fitur keamanan dan privasinya, maka tuduhan DOJ bahwa praktik Apple merugikan konsumen menjadi lemah. “Dokumen ini mencerminkan penilaian pemerintah sendiri mengenai pembeda pasar iPhone, risiko keamanan dan privasi dari berbagai ponsel pintar, serta bahaya membuka ekosistem aman iPhone ke pihak ketiga yang kurang ketat,” tulis Apple dalam gugatannya.
Pemerintah AS awalnya menolak keras permintaan ini. Mereka menyebut 14 badan tersebut tidak mengatur ponsel pintar dan tidak membeli perangkat seperti konsumen biasa. DOJ juga menganggap permintaan Apple terlalu luas, memberatkan, dan berpotensi menyeret dokumen rahasia negara.
“Mengumpulkan, meninjau, dan memproduksi dokumen, termasuk dari sistem dokumen rahasia, akan membutuhkan upaya luar biasa dan menyebabkan beban luar biasa pada badan-badan ini,” bantah DOJ dalam dokumen pengadilan. Pemerintah bahkan meminta pengadilan memblokir seluruh subpoena yang diajukan Apple.
Hakim khusus Jose Linares, seorang mantan hakim federal yang ditunjuk sebagai special discovery master, memutuskan berpihak pada Apple. Ia menilai seluruh permintaan dokumen Apple relevan dengan inti kasus. “Special Master menemukan bahwa semua Permintaan Produksi (RFP) dari Tergugat relevan dengan tuduhan inti kasus ini,” tulis Linares dalam putusannya.
Lebih penting lagi, Linares menyatakan pemerintah gagal membuktikan keberatan mereka. Ia menolak argumen bahwa permintaan Apple akan mengganggu penegakan hukum. “Tidak jelas bagaimana permintaan Tergugat akan mengganggu kemampuan Penggugat untuk mempertahankan penegakan hukum yang efektif,” ujarnya. Linares juga menambahkan bahwa pemerintah tidak mengidentifikasi kekhawatiran keamanan nasional spesifik yang terancam.
Putusan ini tidak berarti Apple langsung mendapatkan semua dokumen. Badan federal masih bisa menahan dokumen tertentu yang dianggap rahasia atau dilindungi hak istimewa. Namun, kemenangan prosedural ini memberi Apple akses ke bukti potensial yang kuat.
Bagi konsumen, kasus ini pada akhirnya akan menentukan seberapa ketat Apple bisa mengontrol ekosistem iPhone — mulai dari toko aplikasi hingga akses pihak ketiga. Jika Apple menang dengan argumen bahwa kontrol ketat adalah fitur keamanan, bukan monopoli, praktik bisnisnya saat ini akan tetap berlaku. Jika kalah, kita bisa melihat perubahan besar pada cara iOS beroperasi di masa depan.