SULAWESI UTARA — Purbaya mengungkapkan kekesalannya terhadap praktik orang kaya yang masih bisa mengisi Pertalite atau gas bersubsidi. Menurutnya, hal ini menunjukkan sistem penyaluran subsidi selama ini belum berjalan optimal.
"Ini kan semua orang yang kaya juga bisa ambil Pertalite misalnya, atau gas juga. Nah dia punya teknologi saya pengen lihat teknologi kayak gimana sih, penerapannya seperti apa," kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/7).
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dijadwalkan menemui Purbaya di kantor Kemenkeu pada hari yang sama untuk mempresentasikan teknologi anyar tersebut. Purbaya ingin melihat langsung bagaimana sistem ini bisa memfilter pembeli BBM bersubsidi agar hanya dinikmati masyarakat yang berhak.
Pemerintah menegaskan tidak akan menambah anggaran subsidi dan kompensasi BBM meskipun harga minyak dunia kembali merangkak naik ke atas US$ 100 per barel. Satu-satunya cara mengendalikan beban APBN adalah dengan memastikan volume subsidi bisa ditekan lewat penyaluran yang lebih presisi.
Purbaya memastikan kenaikan harga minyak saat ini masih dalam skenario perhitungan pemerintah. Namun, ia mengaku mendapat instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan simulasi jika harga minyak bergerak di luar asumsi awal.
"Kemarin waktu di rapat kabinet, Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda, bukan 100 saja atau lebih, jadi gimana kita anggarannya. Tadi sedang hitung," ujar Purbaya.
Langkah ini menjadi krusial mengingat postur APBN sangat bergantung pada asumsi harga minyak. Jika harga melonjak lebih tinggi dari perkiraan, beban subsidi dan kompensasi BBM bisa membengkak secara signifikan. Pertamina pun diharapkan segera mengimplementasikan teknologi pembatasan agar subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat kurang mampu, bukan pemilik mobil pribadi yang ekonominya sudah mapan.