SULAWESI UTARA — Limbah cair pengolahan kelapa sawit yang selama ini kerap menjadi masalah lingkungan ternyata menyimpan nilai ekonomi besar. Data terbaru menunjukkan, potensi biogas dari POME di Indonesia mencapai 2,9 GW—setara kontribusi 3,4 persen terhadap target bauran energi nasional. Angka ini belum banyak digarap, padahal bahan bakunya melimpah di pusat-pusat perkebunan sawit seperti Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, dari total potensi tersebut, pemanfaatan yang baru terealisasi masih sangat kecil. Padahal, teknologi untuk mengubah POME menjadi biogas sudah tersedia dan terbukti di beberapa negara penghasil sawit lainnya seperti Malaysia dan Thailand.
POME dihasilkan dalam jumlah besar saat proses ekstraksi minyak sawit mentah. Setiap ton tandan buah segar yang diolah menghasilkan limbah cair hingga 2,5 meter kubik. Selama ini, limbah tersebut umumnya diolah di kolam terbuka yang melepaskan gas metana—gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dari karbon dioksida.
Dengan teknologi digester tertutup, metana dari POME bisa ditangkap dan diubah menjadi biogas untuk pembangkit listrik. Selain menyelesaikan masalah emisi, ini menjadi sumber pendapatan baru bagi perusahaan sawit melalui penjualan listrik atau pengganti bahan bakar diesel di pabrik.
Bagi pelaku usaha perkebunan, pengembangan biogas POME bukan sekadar proyek lingkungan. Investasi pada pembangkit listrik biogas berkapasitas 1-2 MW di lokasi pabrik bisa menghasilkan pendapatan berulang dari penjualan listrik ke PLN. Beberapa perusahaan besar seperti PT Astra Agro Lestari Tbk dan PT Sampoerna Agro Tbk telah memulai langkah ini sejak beberapa tahun terakhir.
Insentif lain datang dari skema perdagangan karbon. Proyek penangkapan metana dari POME memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat pengurangan emisi yang bisa diperdagangkan. Ini menjadi sumber pendapatan tambahan yang belum banyak dieksplorasi pelaku industri sawit di Indonesia.
Kendala utama pengembangan biogas POME bukan pada teknologinya, melainkan pada aspek finansial dan regulasi. Biaya investasi awal yang tinggi—rata-rata Rp 40-60 miliar untuk pembangkit 1 MW—menjadi hambatan bagi perusahaan menengah. Belum lagi tarif listrik dari biogas yang ditetapkan pemerintah sering dianggap belum menarik dibandingkan biaya produksi.
Persoalan lain adalah lokasi pabrik sawit yang tersebar dan jauh dari jaringan transmisi listrik. Membangun infrastruktur penyaluran ke grid PLN membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit.
Pemerintah tengah menyiapkan