Sikka — Menteri PU (Pekerjaan Umum) Dody Hanggodo menginstruksikan percepatan penanganan air bersih bagi korban gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini menyasar sekitar 7.000 warga yang tersebar di delapan desa, dengan menggabungkan pasokan air darurat dan pengembangan sumber air jangka panjang.
Wilayah tersebut diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026, menjadikan Pulau Palue di utara Pulau Flores sebagai salah satu daerah terdampak terparah.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kebutuhan dasar warga menjadi fokus utama dalam masa tanggap darurat.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw turun langsung ke Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026). Ia didampingi Bupati Sikka Juventus Kago untuk meninjau kondisi lapangan.
Dalam kunjungan itu, Dirjen SDA memeriksa tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi, serta mengecek sumur bor yang dibangun pada 2023 dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik. Sumur tersebut menjadi salah satu andalan layanan air bagi masyarakat.
Untuk memenuhi kebutuhan air pascagempa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue.
BBWS Nusa Tenggara II juga menyiapkan survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah. Hasil survei ini akan menjadi acuan dalam menentukan titik pengembangan sumber air baru, agar warga tidak hanya bergantung pada pasokan yang ada saat ini.
Selain air bersih, Kementerian PU mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT turut menyiagakan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang menghambat akses warga. Kementerian PU juga memberi perhatian pada Kantor Camat Palue yang rusak akibat gempa, sebagai bagian dari pemulihan fasilitas publik.
Dengan langkah bertahap ini, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue berjalan terukur, dengan pemenuhan kebutuhan dasar—khususnya air bersih—sebagai prioritas utama pascagempa.