SULAWESI UTARA — Jakarta, CNN Indonesia — Rencana pemerintah menaikkan kesejahteraan pengemudi transportasi online melalui instrumen hukum baru mendapat sambutan positif dari asosiasi pengemudi. Kebijakan yang diumumkan dalam Pidato Kenegaraan Jumat (14/8) itu mengatur ulang skema bagi hasil antara pengemudi dan perusahaan aplikator.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut langkah Presiden Prabowo sebagai momen bersejarah yang mengubah dinamika hubungan antara pengemudi, aplikator, dan negara. "Yang jauh lebih penting adalah lahirnya kepastian hukum bahwa pengemudi transportasi online memiliki hak ekonomi yang harus dilindungi oleh negara," ujarnya dalam keterangan tertulis. Kepastian Hukum dan Jaminan Sosial bagi Pengemudi
Perpres yang ditegaskan Presiden sebagai alat peningkat kesejahteraan ini tidak hanya mengatur porsi pendapatan. Lebih dari itu, aturan tersebut mencakup agenda perlindungan menyeluruh, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan perlindungan kesehatan bagi para pekerja transportasi online.
Menurut Igun, pemerintah kini tidak lagi sekadar menjadi regulator yang menonton dari jauh, melainkan turun tangan langsung menjaga keseimbangan ekosistem transportasi online. Langkah ini dinilai sangat strategis karena menempatkan perlindungan pekerja sebagai prioritas negara. Ukuran Keberhasilan Bukan Sekadar Persentase
Meski menyambut positif, Garda Indonesia mengingatkan bahwa angka pembagian pendapatan hanyalah satu sisi dari persoalan. Igun menegaskan ukuran keberhasilan Perpres tidak boleh berhenti pada angka persentase pembagian pendapatan.
"Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah berapa besar peningkatan pendapatan bersih yang benar-benar diterima pengemudi setelah memperhitungkan biaya operasional, jumlah order, tarif perjalanan, insentif, biaya layanan, dan berbagai mekanisme ekonomi lainnya dalam ekosistem aplikasi," jelasnya. Pengawasan Berkala Jadi Kunci Efektivitas Aturan
Garda Indonesia menilai tanpa pengawasan yang ketat, aturan baru ini berisiko hanya menjadi dokumen tanpa implementasi yang berdampak. Oleh sebab itu, asosiasi mendorong adanya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan aturan agar dapat berjalan efektif di lapangan.
Dorongan pengawasan ini muncul karena mekanisme ekonomi dalam ekosistem aplikasi cukup kompleks. Perhitungan pendapatan bersih pengemudi dipengaruhi banyak variabel yang tidak selalu transparan, sehingga evaluasi berkala menjadi penting untuk memastikan tujuan kesejahteraan benar-benar tercapai.