KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota Kotamobagu diminta membantu mempercepat penyelesaian pendataan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah yang capaiannya masih di bawah 100 persen. Permintaan itu disampaikan jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara dan Biro Ekonomi Setda Provinsi Sulut saat bertemu Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib di ruang kerjanya, Jumat (21/8/2026).
Berdasarkan hasil evaluasi, capaian pendataan pelaku usaha di Kotamobagu telah menembus sekitar 113 persen dari target pendahuluan. Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Sulawesi Utara, Reza Dotulung, menyebut waktu yang tersisa hingga akhir Agustus masih memberi peluang untuk menaikkan angka tersebut.
Reza menjelaskan, masih ada sejumlah desa dan kelurahan yang proses pendataannya belum mencapai 100 persen. Pihaknya berharap pemerintah kota dapat turun tangan membantu petugas di lapangan.
“Kami berharap dalam sepekan ke depan pemerintah daerah dapat membantu memaksimalkan pengumpulan data tersebut,” ujar Reza yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus.
Dukungan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting kelancaran pendataan. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara, dr. Watekhi, mengapresiasi koordinasi antara petugas statistik dan pemda di Kotamobagu yang sejauh ini berjalan baik.
“Progres Sensus Ekonomi di Kotamobagu berjalan sangat lancar. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Pak Wali Kota,” kata Watekhi.
Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib menyebut hasil evaluasi menunjukkan aktivitas ekonomi di daerahnya mengalami peningkatan signifikan. Angka yang disampaikan dalam audiensi bahkan mencapai sekitar 115 persen.
“Secara teori, ini membuktikan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha baru di Kotamobagu tahun ini,” ujar Weny.
Menurutnya, proses pendataan yang masih berlangsung membuka peluang capaian akhir bertambah. Pemkot Kotamobagu berkomitmen mendukung petugas hingga seluruh tahapan pendataan selesai.
Data ekonomi yang akurat dibutuhkan pemerintah sebagai dasar penyusunan kebijakan. Informasi perkembangan usaha dapat menjadi bahan pertimbangan untuk program pemberdayaan masyarakat, penguatan sektor ekonomi, hingga strategi pembangunan daerah.
Rapat koordinasi itu sekaligus membahas kondisi distribusi BBM bersubsidi jenis Solar. Reza Dotulung menyampaikan evaluasi penertiban antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang sebelumnya sempat menumpuk.
Penanganan dilakukan melalui sinergi Pemprov Sulut bersama aparat TNI dan Polri. Hasilnya, kondisi antrean kendaraan mulai terkendali dalam sepekan terakhir.
“Upaya penertiban yang ditindaklanjuti bersama TNI-Polri telah membuahkan hasil. Dalam seminggu terakhir, aktivitas distribusi BBM di setiap SPBU sudah kembali normal,” jelas Reza.
Hasil Sensus Ekonomi nantinya diharapkan memberikan gambaran utuh kekuatan ekonomi Kotamobagu sekaligus menjadi pijakan merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.