Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan indeks inklusi keuangan mencapai 95,11 persen pada 2030, dengan fokus utama menjangkau masyarakat perdesaan, pesisir, pelajar, dan pelaku UMKM. Target ini disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sulut, Reza Alexandro Wenas Dotulung, di Manado, Kamis. Saat ini, indeks inklusi keuangan daerah tersebut baru berada di angka 94,37 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
MANADO — Angka tersebut masih menyisakan sekitar 0,74 persen populasi yang belum tersentuh layanan keuangan formal. Meski selisihnya tipis, Pemprov Sulut menilai perlu strategi khusus agar percepatan akses keuangan benar-benar merata hingga ke tingkat kelurahan dan desa.
Reza menjelaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama. Pihaknya menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, hingga jasa keuangan non-bank untuk memastikan target 2030 dapat direalisasikan tepat waktu.
Pemprov Sulut menyiapkan setidaknya empat strategi utama. Pertama, penanaman literasi keuangan sejak dini melalui implementasi masif Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) di seluruh jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga menengah atas. Kebijakan ini diperkuat dengan surat edaran Gubernur.
Kedua, digitalisasi ekosistem. Pemerintah daerah akan memperluas program 'Pasar Siap QRIS' dan mendorong adopsi fintech lending resmi sebagai kanal pembiayaan cepat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketiga, sinergi perlindungan. Seluruh program bantuan sosial daerah akan diintegrasikan melalui akun perbankan dan BPJS resmi. Langkah ini sekaligus memastikan data penerima manfaat lebih akurat dan tepat sasaran.
Keempat, edukasi non-bank. Pemprov akan meningkatkan kolaborasi aktif bersama Pegadaian, mengoptimalkan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Desa, serta menggencarkan literasi instrumen pasar modal bagi masyarakat umum.
Kepala OJK Sulutgo, Robert Sianipar, menyebut capaian literasi keuangan daerah saat ini juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan SNLIK 2026 yang dirilis bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, indeks literasi keuangan telah mencapai 69,98 persen.
"Dengan angka inklusi keuangan tahun ini, kami optimistis target Pemprov Sulut di tahun 2030 akan tercapai," kata Robert.
Pihaknya menilai, tingginya angka literasi menjadi fondasi kuat agar masyarakat tidak hanya sekadar memiliki akses ke produk keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara bijak. Fokus pada kelompok pelajar dan perempuan dinilai strategis karena dua segmen ini memiliki efek ganda terhadap kesejahteraan keluarga di Sulawesi Utara.