MANADO — Wali Kota Manado membuka secara resmi kegiatan Pengukuhan dan Bimbingan Teknis Keagenan Kelurahan Kota Manado Tahun 2026. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perlindungan ketenagakerjaan merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan keluarga pekerja, terutama dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja.
“Pertama saya mengemukakan kepentingan kita soal BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Wali Kota di hadapan para camat, lurah, dan calon agen Perisai.
Ia menambahkan, prinsip dasar keterlibatan pemerintah dalam urusan ketenagakerjaan adalah soal kesejahteraan bersama. Karena itu, dukungan dari seluruh pihak, termasuk jajaran kelurahan, dinilai krusial untuk memastikan program berjalan optimal.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado, Juwenly Jona Librata Soselisa, memaparkan kondisi terkini cakupan Jamsostek di wilayahnya. Dari total kelurahan yang ada, baru 72 agen Perisai yang terbentuk dan tersebar di sejumlah kelurahan.
Artinya, masih terdapat 28 kelurahan yang belum mengajukan calon agen. Padahal, target program ini cukup ambisius, yakni memberikan perlindungan kepada 22.220 tenaga kerja di Kota Manado.
Dalam arahannya, Wali Kota secara khusus meminta para lurah untuk mencermati validasi data warga. Ia menyoroti masih adanya data warga yang telah meninggal dunia namun belum diperbarui, sehingga berpotensi menghambat proses pelayanan maupun klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
“Jangan-jangan ada lurah atau kaling yang tidak tahu soal MH (Manado Hub) ini sebagai sistem digitalisasi yang kita pakai dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Manado,” katanya.
Wali Kota bahkan sempat menguji sejumlah lurah terkait pemahaman mereka tentang validasi data dan pengecekan desil warga. Ia meminta proses unggah dan validasi data dilakukan efektif di tingkat kelurahan, serta sistem digitalisasi Manado Hub dimanfaatkan secara optimal.
Di luar persoalan ketenagakerjaan, Wali Kota turut menyoroti masalah kemiskinan ekstrem. Para lurah dan kepala lingkungan (kaling) diminta aktif memperbarui data serta mengetahui kondisi warga yang masuk kategori miskin ekstrem di wilayah masing-masing.
Beberapa persoalan lain juga menjadi perhatian, mulai dari keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), kasus senjata tajam, kebersihan dan pengelolaan sampah, penerangan jalan umum (PJU), anak terlantar, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), hingga persoalan pengukuran tanah yang kini menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Semua ini harus kita ketahui sehingga hal ini menjadi perhatian dari lurah dan kaling,” tegasnya.
Pengukuhan agen Perisai ditandai dengan penyerahan rompi dan kartu nama kepada anggota Perisai. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula penyerahan santunan kematian kepada ahli waris.
Wali Kota juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan sistem absensi digital. Menurutnya, sistem ini penting untuk mengetahui pihak-pihak yang hadir dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Kegiatan ini dihadiri jajaran kepala SKPD, camat, dan lurah se-Kota Manado. Wali Kota didampingi Asisten I Yulises Oehlers, Kepala Dinas Tenaga Kerja Fadly Kasim, serta Kepala Dinas Kominfo Yanti Mongkauw.