Transmigrasi Baru Tak Lagi Andalkan Pindah Penduduk, Ekonomi Dibangun Duluan

SULAWESI UTARA — Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan arah baru kebijakan itu bukan lagi memindahkan orang lebih dulu, lalu berharap pekerjaan muncul kemudian. “Masa depan transmigrasi bukan memindahkan orang terlebih dahulu lalu berharap peluang ekonomi menyusul. Kita harus menciptakan peluang ekonomi, menyiapkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, baru mobilitas penduduk mengikuti secara sukarela, aman, dan dengan kepastian masa depan,” ujarnya dalam Transmigration Executive Dialogue (TED) di Jakarta, Senin (24/8).

Modal Strategis di Tengah Pergeseran Rantai Pasok Global

Ekonom dari Adam Smith Business School, University of Glasgow, Soner Ba?kaya, menyebut program ini sebagai “the right programme at the right time”. Menurut dia, Indonesia punya keuntungan ganda: posisi politik yang relatif netral, jalur dagang yang strategis, serta kekayaan alam penting seperti nikel yang dibutuhkan industri masa depan—mulai baterai hingga kendaraan listrik.

“Posisi Indonesia saat ini sangat menguntungkan di mata dunia,” kata Ba?kaya. Namun peluang itu harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Investasi yang masuk ke kawasan transmigrasi tidak boleh berdiri sendiri, tetapi wajib menciptakan lapangan kerja, menaikkan keterampilan warga, menggerakkan usaha lokal, dan membangun koneksi dengan industri serta pasar yang lebih luas.

Bukan Cuma Jual Bahan Mentah, Tapi Bangun Rantai Nilai

Ba?kaya menekankan kawasan transmigrasi perlu dilengkapi pusat pengolahan hasil bumi, jaringan logistik, fasilitas modern, akses pembiayaan, dan ekosistem inovasi. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjual komoditas mentah, tapi ikut menikmati nilai tambah dari proses produksi dan rantai pasok yang panjang.

Iftitah memberikan contoh nyata: pasar durian di China yang nilainya mencapai sekitar Rp137 triliun per tahun. Peluang besar itu tidak seharusnya hanya menjadi ajang ekspor buah mentah. “Kita tidak boleh berhenti pada menanam dan mengekspor komoditas mentah. Kita harus membangun seluruh ekosistem ekonominya di Indonesia, mulai dari riset dan pembibitan hingga budidaya, pengolahan, logistik, produk hilir, dan pemasaran global,” jelasnya.

Ukuran Keberhasilan: yang Dirasakan Warga, Bukan Angka Investasi

Ba?kaya mengingatkan transformasi kawasan tidak cukup dinilai dari besarnya investasi yang diumumkan atau banyaknya program yang digelar. Ukuran utamanya adalah perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat: bertambahnya pekerjaan produktif, naiknya pendapatan dan keterampilan warga, tumbuhnya usaha lokal, serta berkembangnya ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Paradigma baru ini juga mengubah cara pandang terhadap kawasan transmigrasi. Wilayah tersebut harus dibangun sebagai ekosistem ekonomi yang menghubungkan masyarakat, lahan, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, industri, dan pasar. Rantai nilai lengkap—dari riset, produksi, pengemasan, logistik, hingga pemasaran—harus ada di dalam kawasan itu sendiri.

Untuk menjalankan semua itu, Kementerian Transmigrasi mengandalkan program unggulan seperti Trans Tuntas yang memberi kepastian hukum atas lahan, Trans Lokal yang memastikan masyarakat setempat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat, serta Trans Patriot yang diarahkan untuk menghadirkan sumber daya dan penggerak baru di daerah. Dengan pendekatan ini, transmigrasi diharapkan bukan hanya memindahkan orang, melainkan membangun perekonomian baru yang mandiri dan menarik untuk ditinggali.