BOLTARA — Bupati Sirajudin Lasena meminta jajaran pemerintah desa tidak menunggu laporan dari atas, tetapi bergerak lebih dulu menilai kondisi di wilayahnya masing-masing. Ia menegaskan penanganan kemarau tidak bisa hanya dibebankan pada satu instansi, melainkan hasil kerja bersama semua unsur mulai dari TNI, Polri, kejaksaan, hingga pemerintah desa.
“Semua harus proaktif. Kita harus tahu desa mana yang terdampak, bagaimana kondisi air, pangan dan masyarakat yang membutuhkan perhatian,” tegas Bupati dalam arahannya saat membuka rakor.
Rakor yang dihadiri Kejari Boltara, Wakapolres, Dandim 1303/Bolaang Mongondow, serta pimpinan DPRD ini menyepakati sejumlah langkah konkret. Salah satu yang paling mendesak adalah pendataan desa-desa yang mulai mengalami kesulitan air bersih. Dari pendataan ini, pemerintah akan menentukan titik koordinat pembangunan sumur bor sebagai solusi jangka pendek mengatasi kekeringan.
Pemkab Boltara juga menyoroti stabilitas harga kebutuhan pokok yang berpotensi terganggu saat musim kemarau. Operasi pasar akan digelar untuk menjaga harga tetap terjangkau masyarakat. Secara paralel, data desil penerima bantuan akan dimutakhirkan agar program bansos pemerintah tepat sasaran dan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Bupati mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rawan terjadi di musim kemarau. Ia meminta perangkat daerah dan aparat keamanan memperketat pengawasan di titik-titik rawan kebakaran, sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar.
Melalui rakor ini, Pemkab Boltara berharap langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat, terutama di wilayah yang mulai menunjukkan tanda-tanda krisis air. Koordinasi antara unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi kunci agar respons terhadap dampak El Nino berjalan efektif di tingkat desa.