MANADO — Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin menyampaikan hal itu di hadapan jajaran Pemprov Sulut, aparat penegak hukum, dan aktivis. Menurutnya, angka statistik kriminal BPS 2024–2025 mencerminkan realitas kelam yang nyata di masyarakat Sulut.
Data itu, kata Wawan, tidak sekadar angka di atas kertas. Ancaman yang dihadapi warga beragam, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penipuan daring, kekerasan seksual terhadap anak, hingga intimidasi terhadap petani dan nelayan akibat konflik lahan serta kejahatan lingkungan.
“Penegakan hukum yang berkeadilan menjadi cita-cita kita semua. Betapa pentingnya kita mengedepankan perlindungan dan hak-hak pemulihan bagi Saksi maupun korban. Dalam kondisi apa pun hukum harus ditegakkan, namun jangan lupa ada hak-hak Saksi dan korban yang tidak boleh diabaikan,” ujar Wawan.
Wawan menyoroti sejumlah modus yang kerap ditemui di lapangan. Anak muda desa yang bermimpi bekerja di luar negeri justru disekap dan dieksploitasi. Anak-anak trauma akibat aksi predator seksual. Warga yang menyuarakan keadilan atas pengrusakan lingkungan menghadapi ancaman fisik dan kriminalisasi.
“Bagi mereka, keadilan sering kali hanya terasa seperti fatamorgana—terlihat jauh dan sulit direngkuh, ditambah bayang-bayang intimidasi yang menimpa nyawa serta masa depan keluarga. Yang saya sampaikan ini bukan fiksi atau dongeng, ini kenyataan yang hampir tiap hari kami temui dari berbagai pelosok negeri, termasuk di bumi Kawanua,” tegasnya.
Payung hukum perlindungan saksi dan korban disebut semakin meluas. Tidak hanya saksi dan korban, perlindungan juga mencakup saksi pelaku (kolaborator keadilan), pelapor, informan, hingga ahli. Tujuannya agar mereka berani mengungkap kebenaran tanpa berjuang sendiri.
Wawan menilai amanat undang-undang menuntut kerja kolaboratif agar pemulihan dan perlindungan berjalan efektif di tingkat daerah. Ia mengapresiasi komitmen Pemprov Sulut yang disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur beserta jajaran.
“Undang-undang ini hadir secara eksplisit mengamanatkan bahwa perlindungan dan pemulihan membutuhkan kerja-kerja kolaboratif. Ia akan terhenti tanpa sinergi kedua pihak, khususnya dengan pemerintah daerah,” kata Wawan.
Wawan mengutip falsafah pahlawan nasional asal Sulawesi Utara, Sam Ratulangi, “Si tou timou tumou tou” yang berarti manusia hidup untuk menghidupkan manusia yang lain. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil dan aparat membumikan perlindungan hingga ke tingkat desa.
“Falsafah itu sangat relevan sebagai roh untuk memberikan perlindungan dan pemulihan, melindungi dari ancaman, serta memberikan ruang aman bagi yang tertindas. Mari kita bergandeng tangan, jadikan setiap kantor pemerintahan, setiap desa, dan setiap lorong sebagai ruang aman bagi korban kejahatan,” imbaunya.
Kegiatan itu turut dihadiri Wagub Sulut J Victor Mailangkay, Aspidum Kejati Sulut Reinhard Tololiu, Direktur Reserse PPA/PPO Polda Sulut Kombes Pol Nonie Sengkey, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Daerah Sulut Chemry Rojen Lebe, perwakilan Pemkot Manado, jurnalis, serta kalangan aktivis.
Wawan menutup dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan meniatkan jabatan dan wewenang sebagai sarana pengabdian kemanusiaan. “Pangkat, jabatan, dan wewenang semata-mata titipan Tuhan. Namun seberapa banyak air mata kesedihan yang berhasil kita usap dan rasa aman yang kita berikan kepada mereka yang paling rentan, itulah yang abadi. Jika keadilan adalah perjalanan panjang dan mendaki, mari kita mendakinya bersama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi?” papar dia.