AIRMADIDI — Pemkab Minahasa Utara menempatkan pengakuan KTR sebagai hasil konsistensi penerapan kebijakan di lapangan, bukan sekadar formalitas dokumen. Program replikasi nasional itu diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Kesehatan, dengan dukungan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dan Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI).
Posisi Minahasa Utara dalam daftar 11 daerah percontohan menempatkannya sebagai satu-satunya kabupaten/kota dari Sulawesi Utara. Tidak ada daerah lain dari kawasan Indonesia Timur yang masuk seleksi yang sama.
Penilaian program merujuk pada standar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Pemkab menilai ketegasan regulasi daerah dan konsistensi pengawasan menjadi faktor utama yang mengantar Minahasa Utara ke tingkat nasional.
Sinergi lintas perangkat daerah ikut dihitung. Satgas KTR, fasilitas layanan kesehatan, dan jajaran birokrasi daerah dinilai mampu menjaga penerapan aturan di ruang publik.
Kesadaran warga menjadi bagian penilaian yang tak terpisahkan. Tanpa kepatuhan masyarakat di lapangan, kebijakan KTR hanya berhenti sebagai aturan tertulis.
Penghargaan dijadwalkan diterima Pemkab Minahasa Utara pada 23 November 2026 di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. Agenda itu dirangkai dengan Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah.
Bagi Pemkab, forum tersebut membuka peluang memaparkan pengalaman menerapkan KTR kepada daerah lain. Replikasi kebijakan menjadi tujuan utama program ini.
Pengakuan nasional itu datang menjelang HUT ke-23 Minahasa Utara yang jatuh pada 20 November 2026. Jarak tiga hari antara ulang tahun daerah dan penyerahan penghargaan membuat capaian ini dibaca sebagai kado tersendiri.
Pemkab memaknai usia baru daerah sebagai titik tolak menuju tata kelola yang lebih sehat dan produktif. Fokus berikutnya: menjaga standar KTR tetap berjalan setelah predikat percontohan diterima.
Status percontohan menuntut pembuktian berkelanjutan. Daerah lain di Indonesia Timur akan melihat apakah Minahasa Utara mampu mempertahankan konsistensi penerapan KTR dalam jangka panjang.