BATAM — Pemimpin Divisi Dana dan Jasa BRK Syariah, Edi Wardana, memaparkan pengalaman perseroan menerapkan skema split payment dalam forum yang digelar Bank Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Materi yang dibahas mencakup arsitektur dan alur transaksi, integrasi sistem perbankan dengan pemerintah daerah, proses settlement, rekonsiliasi, hingga mekanisme koordinasi dengan perangkat daerah.
Skema split payment memungkinkan penerimaan pajak daerah diproses lebih cepat dan terintegrasi. Model tersebut dikembangkan BRK Syariah melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan masuk kategori praktik baik dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Split payment membagi aliran dana transaksi secara otomatis ke rekening yang telah ditentukan sejak awal. Dalam konteks pajak daerah, dana yang dibayarkan wajib pajak langsung terpisah ke kas daerah tanpa perlu proses pemindahan manual.
Edi Wardana menjelaskan aspek teknis dan bisnis penerapan sistem tersebut di hadapan peserta forum. Pembahasan juga mencakup tantangan implementasi serta peluang replikasi skema serupa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di wilayah lain.
Menurutnya, sistem terintegrasi memangkas jeda antara pembayaran dan pencatatan penerimaan. Pemerintah daerah bisa memantau arus kas harian dengan lebih akurat.
Forum Capacity Building TP2DD Level Teknis se-Sulawesi Utara diikuti tim dari berbagai kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Bank Indonesia menilai pengalaman Kepulauan Riau layak dijadikan acuan karena skema split payment telah berjalan bersama pemerintah daerah.
Pertukaran pengalaman antardaerah menjadi bagian dari upaya mempercepat implementasi ETPD di Sulawesi Utara. Digitalisasi transaksi pemerintah daerah dinilai berdampak langsung pada kecepatan layanan publik dan ketertiban pencatatan pendapatan.
Selain split payment pajak daerah, forum menghadirkan materi strategi peningkatan kinerja TP2DD tingkat provinsi. Peserta juga mempelajari implementasi QRIS Tap pada transportasi publik Trans Batam.
Keterlibatan BRK Syariah dalam forum yang diinisiasi Bank Indonesia memperlihatkan peran perseroan sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Pengalaman menerapkan sistem transaksi digital menjadi nilai tambah bagi bank daerah yang ingin memperluas layanan ke sektor publik.
Kolaborasi perbankan dan pemerintah daerah diharapkan menghasilkan sistem transaksi yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu indikator yang hendak dicapai dari penerapan skema tersebut.
Bagi pemerintah daerah di Sulawesi Utara, hasil forum menjadi bahan pertimbangan sebelum mengadopsi split payment. Kesiapan infrastruktur perbankan dan koordinasi antarperangkat daerah menjadi syarat utama yang perlu dipetakan lebih dulu.