SULAWESI UTARA — Penegasan ini disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, usai pertemuan. Ia menyebut Prabowo memandang penguasaan sains dan teknologi sebagai fondasi yang tidak bisa ditawar bagi sebuah negara untuk berdaulat dan berdaya saing.
"Komitmen Presiden jelas bahwa bangsa yang maju harus menjadi bangsa yang menguasai sains, teknologi, dan inovasi. Untuk itu, kita harus investasi lebih di sana," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8).
Hasan menambahkan, Prabowo menempatkan sektor riset sebagai proyek strategis jangka panjang, bukan sekadar pos belanja tahunan.
"Komitmen beliau bahwa riset dan inovasi ini harus menjadi investasi masa depan Indonesia," ujarnya.
Belum Ada Angka Pasti, Pembahasan Menyusul
Meski instruksi politik sudah jelas, meja pembahasan teknis mengenai besaran dana masih kosong. Hasan mengakui nilai investasi tidak disinggung sama sekali dalam pertemuan tersebut.
"Kalau nilai tadi tidak dibicarakan, tetapi komitmennya jelas," katanya.
Ia memastikan angka pasti akan muncul setelah Prabowo menggelar rapat terbatas dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Skema pendanaan jangka panjang dan prioritas bidang riset yang akan didanai juga masih menunggu arahan lanjutan.
Istana Bantah Terbitkan Dokumen Nobel Perdamaian
Di luar agenda utama, Hasan turut menanggapi beredarnya dokumen di media sosial yang mengaitkan Prabowo dengan penghargaan Nobel Perdamaian. Ia menegaskan dokumen tersebut bukan berasal dari lingkungan Istana.
"Saya belum cek, tetapi sepertinya bukan dari pemerintah," ujar Hasan.
Menanggapi pertanyaan lebih lanjut mengenai validitas informasi itu, Hasan menyatakan pemerintah masih perlu melakukan verifikasi. "Saya rasa tidak ada dari pemerintah. Kita harus cek," katanya.
Pernyataan ini sekaligus mendinginkan spekulasi yang berkembang di ruang publik, sembari menegaskan bahwa komunikasi resmi kenegaraan hanya dikeluarkan melalui kanal-kanal resmi pemerintah.
