SULAWESI UTARA — Pemerintah menargetkan TKDN kendaraan listrik naik menjadi 60 persen mulai 2027, namun Indef menilai target itu berisiko hanya memperbesar aktivitas perakitan tanpa pendalaman industri. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menyoroti komponen strategis yang masih bergantung pada impor. Penjualan BEV Januari-September 2026 sendiri sudah mencapai 117.218 unit atau 17,26 persen dari total pasar mobil nasional.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kenaikan ambang TKDN kendaraan listrik mesti dibarengi penguatan rantai pasok domestik. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menyampaikan hal itu dalam keterangannya yang dikutip Selasa (10/11/2026).
Rizal menegaskan, persentase kandungan lokal tidak otomatis mencerminkan kedalaman struktur industri. Pemerintah diminta memastikan kebijakan tersebut benar-benar menciptakan nilai tambah dan memperkuat kapasitas manufaktur nasional.
Komponen Strategis Masih Impor
Menurut Rizal, peningkatan TKDN berisiko berhenti pada level perakitan dan karoseri. Selama komponen strategis tetap didatangkan dari luar negeri, pendalaman industri akan terbatas.
Ia juga mengingatkan bahwa kewajiban komponen domestik bisa menaikkan biaya produksi jika pemasok lokal belum siap. Dampaknya, daya saing kendaraan listrik nasional justru tertekan.
"Jika peningkatannya bertumpu pada perakitan dan karoseri, sementara komponen strategis tetap diimpor, pendalaman industri akan terbatas," ujar Rizal.
Pasar BEV Tumbuh, Impor CBU Ikut Melonjak
Data Gaikindo mencatat penjualan BEV sepanjang Januari-September 2026 mencapai 117.218 unit. Angka itu setara 17,26 persen dari total penjualan mobil nasional dan telah melampaui capaian sepanjang 2025 yang sebanyak 103.931 unit.
Kementerian Perindustrian mencatat populasi mobil listrik nasional sekitar 223.100 unit hingga April 2026. Pertumbuhan pasar sebesar itu dinilai semestinya menjadi peluang bagi manufaktur dalam negeri.
Namun, Rizal menyoroti besarnya arus kendaraan listrik utuh atau completely built up (CBU) yang masih masuk. Pada periode insentif 2024-2025, kendaraan listrik CBU memperoleh bea masuk nol persen dari tarif normal 50 persen serta PPnBM nol persen dari tarif normal 15 persen.
Impor mobil listrik CBU pada Januari-Juli 2025 melonjak 70,45 persen secara tahunan, dengan mayoritas berasal dari China. Tekanan impor juga terjadi pada segmen kendaraan komersial.
"Dampaknya, impor mobil listrik CBU pada Januari-Juli 2025 meningkat 70,45 persen secara tahunan, dengan mayoritas berasal dari Cina. Tekanan impor juga terjadi pada kendaraan komersial," sambung Rizal.
Insentif Diminta Terikat Indikator Kinerja
Rizal mendorong pemerintah menyelaraskan kebijakan impor dengan agenda pengembangan industri domestik. Produsen yang menikmati fasilitas impor harus dipastikan memenuhi komitmen investasi dan produksi lokal.
Ia menilai kepastian regulasi, kesinambungan insentif, dan skala pasar menjadi faktor penting untuk menarik investasi. Pemberian insentif sebaiknya dikaitkan dengan indikator terukur, bukan sekadar masuknya investasi.
Indikator yang dimaksud mencakup realisasi produksi dalam negeri, transfer teknologi, peningkatan pembelian komponen lokal, serta produktivitas industri. Pemasok domestik juga membutuhkan akses pembiayaan untuk pengadaan mesin, sertifikasi produk, hingga pendampingan teknologi.
"Pemasok domestik juga membutuhkan pembiayaan mesin, sertifikasi, dan pendampingan mutu. Tanpa pengawasan yang ketat, TKDN berisiko menjadi kepatuhan administratif dengan manfaat industri yang terbatas," kata Rizal.
Kemenperin Optimistis Industri Siap
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian menyatakan keyakinannya bahwa industri dalam negeri siap memenuhi target TKDN 60 persen pada 2027. Keyakinan itu disampaikan menyusul tumbuhnya populasi kendaraan listrik nasional hingga ratusan ribu unit.
Bagi konsumen, arah kebijakan ini menentukan harga dan pilihan model listrik dalam beberapa tahun ke depan. Jika rantai pasok lokal matang, biaya produksi bisa ditekan; sebaliknya, kesiapan pemasok yang belum merata berpotensi menahan laju penurunan harga.