SULAWESI UTARA — Target pertumbuhan yang dipasang pemerintah untuk tiga tahun mendatang itu dinilai realistis namun tetap optimistis. Dalam paparannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan fiskal 2027 berpijak pada fakta perlambatan ekonomi dunia, tensi geopolitik, perang dagang, serta tekanan suku bunga global. Meski berat, pemerintah memilih untuk tidak kehilangan optimism dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan dan memperkuat jaring pengaman sosial.
Salah satu fokus utama dalam KEM-PPKF 2027 adalah menjaga harga energi pada level moderat. Pemerintah menilai energi merupakan faktor produksi yang signifikan terhadap biaya produksi dan distribusi. Jika harga energi terkendali, sektor industri manufaktur diharapkan bisa kembali berproduksi dan menyerap tenaga kerja yang saat ini menganggur.
“Harga energi yang moderat akan membebaskan sektor industri dan bisnis bebas dari kecenderungan stagnasi saat ini,” demikian bunyi dokumen kebijakan yang dipaparkan Presiden. Para menteri di bidang ekonomi pun didorong untuk lebih kreatif dan berani merumuskan kebijakan yang bisa mengatasi stagnasi, termasuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk ilegal.
Pemerintah mengidentifikasi impor ilegal atau penyelundupan produk manufaktur yang dijual dengan harga dumping sebagai salah satu penyebab utama stagnasi bisnis. Pelaku UMKM selama ini mengeluhkan praktik ini karena mematikan produk lokal. Kesungguhan memberantas penyelundupan disebut akan menghidupkan kembali aktivitas produktif dan membuka lapangan kerja baru.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah UMKM produktif pada 2023 mencapai 59 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) pernah mencapai 61 persen. Daya serap tenaga kerja di sektor ini bahkan mencapai 97 persen. Angka itu menunjukkan betapa besarnya potensi yang harus dipulihkan.
Untuk mendorong pemulihan, Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang macet bagi tidak kurang dari satu juta pengusaha kecil. Kebijakan ini menyasar pelaku UMKM, petani, dan nelayan yang terhimpit utang. Pemerintah berharap kebijakan itu memberi ruang gerak bagi mereka untuk bangkit kembali.
Selain itu, pemerintah juga telah mengantongi komitmen investasi asing senilai Rp 1.314 triliun dari rangkaian kunjungan kerja Presiden ke berbagai negara. Realisasi komitmen itu kini menjadi pekerjaan rumah bagi para menteri. Tanpa realisasi, target pertumbuhan 5,8-6,5 persen di 2027 sulit tercapai.
Pemerintah mengakui bahwa kebijakan fiskal dan APBN 2027 tidak akan efektif jika persoalan struktural lain dibiarkan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus terus diperangi dengan sungguh-sungguh. Efektivitas penegakan hukum harus ditingkatkan demi kepastian berusaha. Birokrasi yang tak efisien juga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena bisa menggerogoti daya saing nasional.
Dengan segala tantangan itu, APBN 2027 diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan yang berkualitas. Pemerintah menegaskan bahwa fiskal bukan sekadar angka, melainkan instrumen perjuangan negara untuk memastikan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.