SITARO — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terus mengejar ketertinggalan dalam adopsi transaksi digital. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) daerah itu pada Semester II 2025 memang naik dan meraih predikat "Digital", namun capaiannya masih di bawah rata-rata kabupaten/kota lain di Sulawesi Utara.
Hal itu mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Sitaro, Kamis (30/07/26). Rapat dipimpin Plt. Bupati Heronimus Makainas dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Joko Supratikto, Plh. Sekretaris Daerah Eddy Salindeho, serta pimpinan Bank SulutGo Cabang Siau, Cheryl L. Humiang.
Joko Supratikto mengapresiasi tren positif IETPD Sitaro yang meningkat signifikan sejak 2024. Namun, ia menegaskan bahwa selisih peningkatan tersebut belum cukup untuk mengejar rata-rata provinsi.
"Meskipun menunjukkan tren positif, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Diperlukan komitmen pimpinan daerah dan sinergi antarpemangku kepentingan untuk mempercepat implementasi ETPD," kata Joko dalam sambutannya.
Untuk mempercepat implementasi, BI Sulut mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) juga menjadi perhatian khusus, termasuk pemberian insentif transaksi nontunai.
"Secara umum, ETPD di Siau menunjukkan tren yang sangat baik dari 2024 s.d. 2025, dengan selisih peningkatan di atas rata-rata Kab/Kota lain. Namun demikian, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan dalam rangka memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah," ujar Joko.
Ia menambahkan, target akhirnya bukan sekadar efisiensi anggaran, melainkan penguatan kualitas layanan publik kepada masyarakat.
Dalam sesi diskusi, sejumlah pejabat OPD menyoroti preferensi masyarakat yang masih nyaman bertransaksi tunai. Keterbatasan infrastruktur pendukung di wilayah kepulauan juga menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa diabaikan.
Menanggapi hal itu, Kepala BI Sulut menekankan pentingnya penyediaan kanal pembayaran yang memadai. Menurutnya, insentif harus diberikan bersamaan dengan edukasi agar adopsi pembayaran nontunai meningkat.
Menutup rapat, Heronimus Makainas menyampaikan tiga arahan strategis. Pertama, penguatan strategi optimalisasi ETPD harus dilakukan secara terintegrasi pada aspek proses, output, dan outcome.
Kedua, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan wajib diperkuat untuk mempercepat implementasi KKPD. Ketiga, perluasan elektronifikasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan pola perilaku pembayaran masyarakat.
Heronimus mengapresiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut atas sinergi yang terjalin selama ini. Ia berharap kolaborasi antara Pemda, BI, dan Bank RKUD terus diperkuat demi percepatan digitalisasi keuangan daerah.