SULAWESI UTARA — Ditjen Dukcapil Kemendagri turun langsung ke lapangan dengan membawa hibah blanko KTP elektronik, perangkat internet Starlink, hingga alat perekam portabel. Bantuan ini diserahkan Senin (24/8) untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan meski kantor Dinas Dukcapil setempat mengalami retak-retak akibat guncangan gempa M 7,7.
Rekapitulasi hingga pukul 18.39 WITA menunjukkan layanan di posko dan kantor Dukcapil berhasil melayani perekaman KTP-el sebanyak 36 jiwa dan pencetakan KTP-el 94 keping. Penerbitan Kartu Keluarga mendominasi dengan 174 lembar, disusul akta kelahiran 18 lembar dan surat pindah datang 12 dokumen.
Adapun layanan lainnya mencakup aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada 13 pemohon, cetak Kartu Identitas Anak (KIA) 5 keping, akta kematian 4 lembar, dan akta perkawinan 2 lembar. Tim akan terus menyisir titik pengungsian dan desa terdampak dalam beberapa hari ke depan.
Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, mengatakan gangguan sinyal dan minimnya stok blanko menjadi hambatan terbesar pelayanan di daerah bencana. Hibah yang dibawa meliputi dua outer atau 4 ribu keping blanko KTP-el, satu unit Starlink, SAM Card, serta satu set ribbon, film, dan cleaning kit.
"Kehadiran kami di Manggarai Barat adalah amanat untuk memastikan pelayanan publik dasar tidak lumpuh. Perangkat Starlink dan alat rekam portable ini kami serahkan agar petugas dinas di daerah bisa bergerak fleksibel ke posko-posko pengungsian," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).
Seluruh biaya penggantian dokumen bagi warga terdampak dipastikan gratis. Satu unit alat perekam KTP-el portabel (mobile enrollment) juga diserahkan secara pinjam pakai untuk menjangkau warga di pelosok.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Manggarai Barat, Pius Baut, menyebut tambahan blanko dan Starlink sangat krusial di tengah situasi darurat. "Mengingat kelancaran sinyal dan pasokan logistik kependudukan amat dibutuhkan untuk mempercepat pelayanan di area bencana," katanya mewakili Bupati.
Kepala Dinas Dukcapil Manggarai Barat, Valentinus Andi, memastikan jajarannya siap merapat ke desa-desa terdampak. "Meskipun bangunan kantor kami mengalami retak-retak, semangat anggota di lapangan tidak surut. Dengan adanya alat rekam portable dan ketersediaan blanko dari pusat, kami siap menyisir warga yang kehilangan dokumen," tuturnya.
Tim Kemendagri juga berkoordinasi dengan Wakil Bupati Yulianus Weng dan Ketua DPRD Benediktus Nurdin di Posko BPBD Manggarai Barat. Saat peninjauan berlangsung, aktivitas seismik masih terasa dengan rentetan gempa susulan di bawah M 4, termasuk guncangan 2,6 SR di sekitar pesisir Kabupaten Manggarai (Ruteng).
Hani menegaskan kehadiran tim bertujuan memastikan hak sipil warga tidak terhenti di tengah situasi darurat. "Dukcapil hadir untuk memastikan warga yang kehilangan atau mendapati dokumen kependudukannya rusak akibat gempa bisa segera mendapatkan penggantinya," pungkasnya.