SULAWESI UTARA — Pemerintah menahan harga BBM bersubsidi Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter per 18 September 2026, meski harga minyak mentah dunia menembus 100 hingga 107 dolar AS per barel. Keputusan ini menyasar pengguna kendaraan roda dua, angkutan umum, dan pelaku usaha kecil yang selama ini bergantung pada BBM subsidi. Sementara itu, harga BBM non-subsidi Pertamina sudah disesuaikan sejak awal September 2026.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat rata-rata harga minyak nasional periode Januari hingga September 2026 mencapai 85 hingga 90 dolar AS per barel. Angka itu melampaui asumsi ICP dalam APBN 2026 yang dipatok 70 dolar AS per barel. Di tengah tekanan itu, pemerintah memilih menahan harga BBM bersubsidi agar inflasi tidak melonjak.
Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Dua jenis BBM inilah yang paling banyak dikonsumsi masyarakat bawah dan kelas menengah. Penyesuaian harga hanya terjadi pada segmen BBM non-subsidi, baik di SPBU Pertamina maupun badan usaha swasta.
Ekonom Universitas Negeri Manado (Unima), Dr. Robert R. Winerungan, menilai intervensi pemerintah pada harga Pertalite dan Biosolar sebagai langkah krusial menjaga iklim konsumsi masyarakat.
"Saya kira itu keputusan yang sangat bijak oleh pemerintah. Karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali… Memang subsidi bisa membengkak, tetapi manfaatnya inflasi tidak terlalu tinggi dan daya beli masyarakat sedikit banyak dapat dipertahankan," ungkap Robert.
Anggota Komisi VI DPR RI, Dewi Juliani, menekankan agar dampak gejolak minyak dunia tidak dibebankan langsung kepada masyarakat bawah maupun kelas menengah. Pakar Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata, menilai kebijakan penahanan harga subsidi efektif menjaga stabilitas ekonomi dan sosial nasional.
Produk BBM non-subsidi Pertamina telah mengalami penyesuaian harga sejak awal September 2026. Rincian harga untuk wilayah DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan (Sulsel) diverifikasi per 18 September 2026.
Bagi pengguna BBM non-subsidi, penyesuaian ini berarti biaya harian kendaraan bisa naik. Sementara pengguna Pertalite dan Biosolar belum terdampak kenaikan serupa.
BBM adalah komponen biaya utama transportasi dan distribusi barang. Menahan harga subsidi membantu menekan biaya angkut yang biasanya merembet ke harga pangan dan kebutuhan pokok. Tanpa intervensi ini, inflasi nasional berpotensi naik lebih cepat.
Di sisi lain, subsidi yang membengkak membebani anggaran negara. Pemerintah belum merinci besaran tambahan subsidi yang dibutuhkan hingga akhir 2026.
Harga BBM bisa berbeda antarprovinsi karena faktor distribusi dan pajak daerah. Pastikan Anda mengecek wilayah sendiri, bukan hanya angka nasional.
Isu kenaikan harga BBM sering dimanfaatkan oknum untuk menyebar informasi palsu atau menawarkan "jalur cepat" pengisian subsidi. Harga resmi hanya diumumkan melalui kanal Pertamina dan Kementerian ESDM.
Jika menemukan SPBU menjual di atas harga resmi atau memungut biaya tambahan, laporkan ke call center Pertamina 135 atau kanal pengaduan Kementerian ESDM. Masyarakat tidak perlu membayar calo untuk mendapatkan BBM subsidi.