MANADO — Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (FOKUSMAKER) Sulawesi Utara bereaksi keras terhadap dinamika aksi demonstrasi di Mapolda Sulut baru-baru ini. Kelompok yang mengatasnamakan DPD KNPI Sulut tersebut disorot karena membawa aspirasi yang menyasar institusi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat).
Ketua FOKUSMAKER Sulut, Dicky Yapri, menyatakan sikap tegas untuk menjaga supremasi hukum di Bumi Nyiur Melambai. Pihaknya mempertanyakan secara terbuka keabsahan kepengurusan kelompok tersebut di hadapan publik dan aparat penegak hukum.
Syarat Konstitusional Pengurus OKP Menurut FOKUSMAKER
Dicky menegaskan bahwa kepengurusan organisasi kepemudaan (OKP) yang sah wajib lahir dari mekanisme konstitusional yang jelas. Hal ini merujuk pada pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Definitif sebagai landasan hukum tertinggi di tingkat daerah.
"Secara organisatoris, kami memandang bahwa kepengurusan yang sah harus sesuai dengan konstitusi organisasi. Tanpa adanya Musda yang jelas, maka klaim kepengurusan tersebut patut diragukan keabsahan hukumnya atau cacat legitimasi," tegas Dicky dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/4/2026).
Menurutnya, legalitas bukan sekadar klaim sepihak. Tanpa pijakan konstitusi yang kuat, gerakan yang mengatasnamakan organisasi besar justru berisiko merusak tatanan demokrasi dan organisasi kepemudaan di Sulawesi Utara.
Desakan Verifikasi Administrasi Massa Aksi kepada Kapolda Sulut
FOKUSMAKER menyarankan Kapolda Sulawesi Utara beserta jajarannya untuk tidak langsung menerima aspirasi dari kelompok massa tanpa memeriksa latar belakang mereka. Pihak kepolisian diminta melakukan pengecekan mendalam terhadap status hukum organisasi pembawa aspirasi tersebut.
Dicky mendesak aparat kepolisian segera melakukan verifikasi faktual terhadap beberapa dokumen penting, di antaranya:
- Berkas administrasi organisasi yang terdaftar resmi.
- Surat Keputusan (SK) Kepengurusan yang masih berlaku dan sah.
- Bukti otentik pelaksanaan Musda dari kelompok pendemo tersebut.
Langkah ini dinilai penting agar institusi Polri tidak terjebak dalam kepentingan kelompok yang tidak memiliki dasar hukum kuat. Verifikasi dokumen menjadi filter utama dalam menghadapi gerakan massa di lapangan.
Waspada Penunggalan Nama KNPI untuk Intervensi Kampus
Muncul kekhawatiran mengenai adanya oknum yang sengaja "menunggangi" nama besar KNPI untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Upaya ini diduga bertujuan menekan institusi pendidikan seperti Unsrat melalui tekanan massa di kepolisian.
Sebagai organisasi yang berakar pada studi mahasiswa, FOKUSMAKER berkomitmen menjaga independensi perguruan tinggi dari intervensi luar yang tidak berdasar. Mereka menilai marwah universitas harus dilindungi dari gerakan yang tidak memiliki legitimasi jelas.
"Segala bentuk kritik terhadap Rektor Unsrat haruslah disampaikan melalui jalur yang konstitusional dan oleh lembaga yang memiliki legal standing yang jelas. Bukan oleh oknum yang legalitas organisasinya masih prematur atau tidak definitif," pungkas Dicky.
