MANADO — Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, menyampaikan pesan moral yang tegas di hadapan para kepala daerah. Menurutnya, opini WTP akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai.
“Kita harus bisa mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yaitu dengan mengelola dan menggunakan setiap satu rupiah uang negara untuk mensejahterakan rakyat,” ujar Bombit dalam sambutannya.
13 Daerah Raih WTP, Satu Daerah Gagal
Dari total entitas yang diperiksa, sebanyak 13 daerah di Sulawesi Utara berhasil meraih opini WTP. Satu daerah lainnya belum berhasil memperoleh predikat serupa. Bolsel menjadi satu-satunya daerah yang mempertahankan WTP selama 12 tahun berturut-turut.
Namun, BPK tetap menemukan sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan tersebut meliputi kekurangan volume pekerjaan pada 697 paket proyek senilai Rp13,80 miliar di 14 entitas, kelebihan pembayaran belanja pegawai kepada 716 pegawai sebesar Rp3,83 miliar, dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal dengan potensi kekurangan penerimaan Rp2,10 miliar.
Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Capai Rp1,56 Miliar
BPK juga menemukan kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada 1.062 pegawai senilai Rp1,56 miliar. Sebagian temuan telah ditindaklanjuti melalui pengembalian kerugian daerah. Namun, Bombit menekankan bahwa angka-angka administrasi ini bukanlah tujuan akhir.
“Perolehan opini WTP akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai,” tegasnya.
Bupati Iskandar: WTP Bukan Titik Berhenti
Didapuk mewakili seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara, Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru menyampaikan sambutan. Ia menegaskan bahwa capaian WTP harus dijadikan bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.
“Ini merupakan hal yang perlu kita banggakan dan syukuri. WTP bukanlah titik di mana kita berhenti untuk tetap berkembang, tapi sebagai evaluasi bahwa kita akan berusaha lebih baik ke depannya,” ujar Iskandar.
Bupati dua periode itu juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK RI Perwakilan Sulut atas proses pemeriksaan yang profesional dan konstruktif. Ia bahkan meminta maaf apabila selama proses audit dan kunjungan lapangan terdapat kekurangan dalam penyambutan maupun penyajian data.
Apa Langkah Selanjutnya?
Iskandar menegaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut bukan perkara mudah. Dibutuhkan konsistensi, disiplin birokrasi, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel.
Ke depan, Pemkab Bolsel akan terus berupaya memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar kembali kepada rakyat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Sebab, opini WTP hanyalah instrumen, bukan penghargaan akhir.
