SULAWESI UTARA — Pemerintah menyiapkan pemindaian biometrik wajah untuk memvalidasi data penerima bantuan sosial, dengan uji coba yang sudah berjalan di Banyuwangi dan 42 kabupaten/kota lain. Penerima bansos aktif maupun calon penerima baru perlu memahami bahwa sistem ini menyaring kelayakan lewat integrasi data kependudukan, bukan sekadar pendaftaran ulang. Informasi resmi mengenai jadwal dan tata cara pemindaian belum diumumkan, sehingga masyarakat diimbau menunggu kanal resmi Kemensos.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah sedang mematangkan digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan. Sistem ini dirancang untuk memastikan bantuan diterima oleh warga yang benar-benar berhak, sekaligus menutup celah penerima ganda atau data fiktif.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam acara FEKDIxIFSE di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026). Ia menyebut akurasi data penerima menjadi kunci utama agar penyaluran bansos tidak salah sasaran.
Bagaimana Cara Kerja Scan Wajah
Sistem ini tidak hanya terhubung dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) milik Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah juga mengintegrasikannya dengan data kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian ATR/BPN, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga kepolisian.
"Begitu menggunakan wajahnya, face recognition, namanya langsung keluar. Lantas terkoneksi dengan Kepolisian, dia punya mobil atau enggak, punya motor atau enggak, punya tanah atau enggak dengan ATR/BPN, nanti langsung keluar tidak layak atau layak. Dia masuk desil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya," ujar Tito.
Dengan pemindaian wajah, data penerima akan dicocokkan secara otomatis. Sistem kemudian menilai apakah seseorang masuk dalam desil kesejahteraan yang berhak menerima bantuan atau tidak.
Temuan di Banyuwangi: Hampir 70 Persen Penerima Tidak Berhak
Uji coba sistem ini mengungkap persoalan serius di Banyuwangi. Tito menyebut hampir 70 persen penerima bansos di daerah tersebut tidak berhak menerima bantuan pemerintah.
Angka itu menjadi dasar pemerintah memperluas pengujian ke sejumlah daerah. Sebanyak 42 kabupaten/kota ditetapkan sebagai daerah percontohan pengembangan sistem digitalisasi bansos.
Pemerintah menargetkan perluasan uji coba ke sekitar 200 kabupaten/kota hingga akhir tahun. "Target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten/kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian/lembaga," tambah Tito.
Peran Kemensos dan Status Sistem Saat Ini
Kementerian Sosial (Kemensos) turut menyiapkan sistem digitalisasi ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada 15 September 2026 menyampaikan bahwa teknologi biometrik wajah disiapkan untuk memastikan bantuan diterima penerima yang sesuai dengan data pemerintah.
Penting digarisbawahi: informasi ini tidak berarti seluruh penerima bansos yang saat ini menerima bantuan harus langsung melakukan scan wajah. Sistem tersebut merupakan bagian dari pengembangan mekanisme digitalisasi perlindungan sosial yang sedang diperluas pemerintah.
Siapa yang Terdampak
Warga yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) aktif maupun yang sedang mengajukan diri sebagai penerima baru berpotensi terdampak kebijakan ini. Validasi lewat biometrik wajah akan menentukan apakah data seseorang lolos penyaringan berdasarkan kepemilikan aset dan status kesejahteraan.
Bagi warga yang selama ini merasa berhak namun belum terdaftar, sistem ini justru membuka peluang data mereka diverifikasi ulang secara lebih akurat. Sebaliknya, penerima yang tercatat memiliki aset seperti mobil, motor, atau tanah berisiko dicoret dari daftar.
Cara Cek Status dan Antisipasi Penipuan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal pemindaian wajah untuk penerima bansos di daerah selain lokasi uji coba. Masyarakat diimbau tidak mendatangi kantor kelurahan atau dinas sosial hanya berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Untuk memastikan status penerimaan bansos, warga dapat memantau kanal resmi Kementerian Sosial, termasuk laman cekbansos.kemensos.go.id dan aplikasi Cek Bansos. Informasi mengenai tahapan digitalisasi biometrik juga akan diumumkan melalui dinas sosial setempat.
Waspadai pihak yang mengaku bisa memperlancar pencairan bansos dengan imbalan uang atau meminta data pribadi secara sepihak. Pengaduan terkait penyaluran bansos dapat disampaikan melalui kanal resmi Kemensos atau layanan pengaduan pemerintah daerah setempat.
