MANADO — Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus mengambil sumpah jabatan Tahlis Gallang sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut yang baru. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Aula Mapalus, Kantor Gubernur, dengan dihadiri jajaran pejabat teras pemerintah provinsi.
Dalam arahannya, Yulius menekankan pentingnya soliditas birokrasi yang tegak lurus di bawah kepemimpinannya. Ia menginstruksikan seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dalam satu ritme tanpa adanya deviasi perintah dari pimpinan tertinggi daerah.
Gubernur menegaskan istilah "Satu Komando dan Petarung" sebagai landasan kerja kabinetnya ke depan. Hal ini merujuk pada kepatuhan total terhadap instruksi gubernur demi efektivitas roda pemerintahan di Sulawesi Utara.
“Satu komando dan petarung, artinya tidak ada perintah lain selain dari gubernur. Kalau gubernur belok kanan, ya belok kanan, jangan melawan. Kita harus satu komando,” tegas Yulius di hadapan para pejabat yang hadir.
Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sinkron tanpa hambatan internal. Yulius menginginkan birokrasi yang disiplin, inovatif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.
Pelantikan ini dibayangi tantangan fiskal yang cukup berat. Yulius membeberkan bahwa Sulawesi Utara mengalami penurunan nilai anggaran yang signifikan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.
“Saat ini, kita kehilangan anggaran hingga Rp1 triliun, bahkan mencapai sekitar Rp2 triliun jika dihitung bersama kabupaten/kota,” ungkap Yulius Selvanus.
Kondisi tersebut menuntut Sekprov yang baru untuk memastikan efisiensi penggunaan APBD melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang lebih tajam. Gubernur meminta jajarannya tidak pasrah dan berani melakukan terobosan anggaran tahun ini.
Menanggapi instruksi tersebut, Tahlis Gallang menyatakan kesiapannya menjadi motor penggerak organisasi. Ia menilai kemandirian fiskal adalah solusi mutlak untuk keluar dari keterbatasan anggaran yang sedang melanda daerah.
Tahlis melirik sektor pertambangan rakyat sebagai potensi besar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, terdapat peluang strategis dari ratusan titik wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang tersebar di wilayah Sulawesi Utara.
“Ada 63 blok yang mendapatkan izin dari ratusan titik wilayah pertambangan rakyat (WPR). Ini peluang strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal kita,” ujar birokrat yang telah mengabdi selama 33 tahun tersebut.
Selain fokus pada PAD, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap Sulut diharapkan mempercepat akselerasi pembangunan di daerah.