MANADO — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Sulawesi Utara yang secara spesifik membahas Evaluasi Bantuan Pendanaan Partai Politik. Forum yang melibatkan akademisi dan pemangku kepentingan ini menghadirkan Dr Ferry Liando sebagai salah satu pemateri utama.
Mengapa Strategi Bantuan Parpol Harus Dirombak?
Dalam paparannya, Ferry Liando menyoroti bahwa bantuan pendanaan parpol selama ini kerap dinilai tidak efektif dalam memperkuat fungsi partai. Ia menekankan perbedaan mendasar antara mengubah tujuan bantuan dengan mengubah strategi penyalurannya.
"Ganti strateginya, jangan ubah tujuannya," ujar dosen Fisip Unsrat tersebut. Menurutnya, tujuan bantuan untuk memperkuat kaderisasi, pendidikan politik, dan partisipasi publik sudah tepat, namun mekanisme pencairan dan pengawasan yang keliru membuat dana tidak berdampak maksimal.
Bappenas Evaluasi: Bukan Sekadar Anggaran Turun
FGD yang digelar Bappenas ini menjadi langkah awal untuk merumuskan ulang kebijakan pendanaan politik di tingkat daerah. Ferry menilai, selama ini bantuan parpol hanya menjadi rutinitas transfer anggaran tanpa ada indikator kinerja yang jelas.
"Yang perlu diubah adalah bagaimana partai mempertanggungjawabkan dana itu. Bukan hanya laporan administratif, tapi bukti konkret bahwa kader partai benar-benar melakukan pendidikan politik," tegasnya.
Apa yang Dimaksud dengan 'Ganti Strategi'?
Ferry mengusulkan agar bantuan parpol tidak lagi diberikan secara seragam untuk semua partai. Strategi baru yang dimaksud adalah membedakan besaran bantuan berdasarkan capaian fungsi partai, seperti jumlah kegiatan kaderisasi atau program publik yang dijalankan.
Dengan pendekatan ini, partai didorong untuk berkompetisi secara sehat dalam menjalankan peran konstitusionalnya. Bantuan bukan lagi hak mutlak, melainkan insentif atas kinerja politik yang nyata.
Dampak bagi Parpol di Sulawesi Utara
Jika rekomendasi Ferry Liando ini diadopsi, partai politik di Sulut harus segera berbenah. Mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan kursi di DPRD sebagai jaminan mendapatkan dana. Partai dituntut memiliki program kerja yang terukur dan dapat diaudit publik.
FGD ini menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat serius mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan puluhan tahun. Hasil diskusi di Manado akan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk
