MITRA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) mencatatkan prestasi dalam tata kelola pemerintahan dengan meraih skor Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 81,12. Angka yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2025 ini menempatkan Mitra di posisi puncak se-Sulawesi Utara.
Lonjakan nilai ini cukup signifikan dibandingkan perolehan tahun sebelumnya yang tertahan di angka 77,84. Dengan skor terbaru, Pemkab Mitra kini masuk dalam kategori "Terjaga", sebuah predikat bagi instansi dengan tingkat integritas tinggi dan potensi korupsi yang minim namun tetap memerlukan perbaikan berkelanjutan.
Inspektur Kabupaten Mitra, Corry Ruata, menjelaskan bahwa hasil SPI ini menempatkan Mitra pada posisi pertama di Sulawesi Utara. Bahkan, raihan tersebut menjadi skor tertinggi di regional Sulawesi dari total 66 instansi yang masuk dalam penilaian lembaga antirasuah tersebut.
Predikat "Terjaga" menunjukkan bahwa tingkat integritas di lingkungan Pemkab berada pada level yang jauh lebih baik dibandingkan kategori Waspada maupun Rentan. Keberhasilan ini diklaim sebagai buah dari konsistensi dalam menjaga akuntabilitas di berbagai lini pemerintahan daerah.
Peningkatan skor integritas ini disebut tidak lepas dari komitmen pasangan Bupati Ronald Kandoli dan Wakil Bupati Fredy Tuda. Sejak awal, pimpinan daerah menekankan pentingnya menghadirkan layanan publik yang prima tanpa celah praktik pungutan liar maupun gratifikasi.
"Dibawah Komando Bupati Ronald Kandoli dan Wabup Fredy Tuda, komitmen kuat dalam pencegahan korupsi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Bupati Ronald Kandoli dan Wabup Fredy Tuda selalu berkomitmen kepada Jajarannya untuk menghadirkan layanan publik prima," ujar Corry Ruata baru-baru ini.
Corry menambahkan bahwa Pemkab Mitra secara tegas membangun sistem yang akuntabel. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai aturan yang berlaku tanpa intervensi kepentingan pribadi.
Meski meraih skor tertinggi, Inspektorat Kabupaten Mitra memastikan tidak akan berpuas diri. Pemerintah daerah bakal terus mendorong penguatan budaya integritas melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta penguatan pengendalian internal di setiap organisasi perangkat daerah.
Transparansi dan akuntabilitas pada layanan publik menjadi poin utama yang akan terus ditingkatkan mutunya. Hal ini dianggap krusial untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur sipil negara, baik bagi PNS maupun PPPK di lingkungan Pemkab Mitra.
"Hasil SPI ini menjadi penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. Komintmen bersama untuk membangun budaya integritas dan tata kelola yang bersih dan kepada seluruh ASN," pungkas Corry.