SULAWESI UTARA — Perubahan arah kebijakan ini diumumkan Dudung di Jakarta, meski tanpa menyebutkan tanggal pasti implementasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin program yang menyedot anggaran triliunan rupiah itu justru dinikmati oleh kelompok ekonomi mampu.
Menurut Dudung, selama ini distribusi MBG dinilai belum tepat sasaran. Banyak anak dari keluarga berada yang turut menerima jatah makanan gratis tersebut, padahal secara ekonomi mereka tidak membutuhkan.
"Akan ada penajaman sasaran penerima program Makan Bergizi Gratis, fokus pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan," ujar Dudung dalam pernyataannya, Kamis (20/2).
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah tengah menyusun ulang basis data penerima manfaat. Anak-anak dari keluarga mampu—yang oleh Dudung disebut sebagai "anak orang kaya"—dipastikan tidak lagi masuk dalam daftar penerima.
Langkah penajaman sasaran ini tak lepas dari evaluasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah terhadap program-program prioritas. MBG, yang digagas sebagai salah satu program unggulan, memakan biaya operasional yang tidak sedikit setiap harinya.
Dengan membatasi penerima hanya pada kelompok sasaran—yakni anak-anak dari keluarga prasejahtera dan rentan—pemerintah berharap anggaran yang ada bisa lebih optimal. Alokasi dana yang sebelumnya menjangkau semua anak sekolah, misalnya, kini akan dipusatkan ke daerah-daerah dengan angka kemiskinan dan stunting tinggi.
KSP belum merinci mekanisme verifikasi dan validasi data calon penerima baru. Namun, sinyalemen ini memperkuat desakan publik dan sejumlah anggota DPR yang sejak awal meminta pemerintah agar program bansos tidak bersifat universal.
Kebijakan ini berpotensi mengubah peta pelaksanaan MBG di ribuan sekolah dan posyandu. Satuan pendidikan yang selama ini menerima jatah untuk seluruh siswa harus mulai memilah-milah siswa berdasarkan status ekonomi orang tua.
Di sisi lain, keputusan ini juga menuai respons beragam. Sebagian kalangan menilai langkah ini tepat demi keadilan fiskal. Namun, kelompok lain mengkhawatirkan munculnya stigma sosial di kalangan anak-anak jika pembagian makanan dilakukan secara eksklusif dan terang-terangan hanya untuk siswa miskin.
Pemerintah melalui KSP berjanji akan merumuskan mekanisme yang tidak memalukan bagi penerima. "Kami akan cari pola distribusi yang tetap menjaga martabat anak-anak," pungkas Dudung.