SULAWESI UTARA — Pernyataan itu disampaikan Darmawan di tengah meningkatnya tekanan global kepada negara-negara berkembang untuk segera meninggalkan batu bara. Namun, ia menekankan bahwa Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda. Bagi PLN, transisi energi bukanlah agenda yang bisa dijalankan dengan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
Darmawan menjelaskan, setiap proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yang dibangun PLN harus dirancang agar memicu efek berganda. Mulai dari pembangunan pabrik panel surya, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, hingga industri baterai. "Kami tidak ingin transisi energi hanya menjadi beban biaya. Justru harus menjadi peluang investasi yang menumbuhkan lapangan kerja," ujarnya dalam sebuah forum diskusi ekonomi.
Pola pikir ini, menurutnya, yang membedakan langkah Indonesia dengan banyak negara lain yang sekadar mengejar target netral karbon. PLN, kata Darmawan, memastikan setiap megawatt listrik hijau yang terpasang harus terintegrasi dengan rencana industrialisasi di daerah sekitar pembangkit.
Salah satu strategi jangka pendek yang sudah berjalan adalah program co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN. Teknologi ini mencampur batu bara dengan biomassa untuk mengurangi emisi tanpa harus mematikan pembangkit secara tiba-tiba. Langkah ini dinilai lebih realistis ketimbang memensiunkan PLTU lebih awal yang berpotensi mengganggu pasokan listrik nasional.
Di sisi lain, PLN juga mempercepat penetrasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap untuk pelanggan rumah tangga dan industri. Darmawan optimistis, semakin banyak pelanggan yang beralih ke panel surya, semakin besar pula penghematan subsidi energi yang bisa dialihkan ke program-program produktif. "Ini bukan soal teknologi, tapi soal bagaimana kita mengelola transisi secara berkeadilan," tegasnya.
Meski ambisius, target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 masih menjadi pekerjaan rumah besar. Darmawan mengakui, ada sejumlah hambatan struktural yang masih harus diurai. Mulai dari regulasi harga jual listrik EBT yang belum kompetitif, hingga kesulitan mendapatkan pendanaan murah untuk proyek-proyek hijau.
PLN pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk me