MANADO — Meski sejumlah indikator kinerja utama (IKU) dalam APBD 2025 tercapai, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara menemukan kelemahan struktural pada hulu perencanaan. Juru Bicara Banggar, Amir Liputo, mengungkapkan bahwa program-program strategis seperti penanggulangan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran justru tidak mendapat porsi utama dalam belanja daerah tahun lalu.
Kemiskinan dan Pengangguran: Target Meleset, Anggaran Tidak Fokus
Dalam laporannya, Amir menegaskan bahwa beberapa perangkat daerah gagal mencapai target yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Banggar menilai kegagalan ini bukan semata karena keterbatasan fiskal, melainkan karena tidak adanya keterkaitan yang jelas antara visi-misi gubernur dengan program dan kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kami meminta evaluasi menyeluruh terhadap indikator makro yang belum memenuhi target. Harus ada analisis penyebab, langkah perbaikan, dan strategi percepatan," tegas Amir di hadapan Gubernur Yulius Selvanus dan Ketua TAPD Sulut, Tahlis Galang.
Pendapatan Daerah: PAD Belum Optimal, Aset Menganggur
Dari sisi pendapatan, Banggar mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber baru. Amir menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, aset-aset daerah yang belum produktif harus segera dikerjasamakan sesuai regulasi.
"Pengelolaan BUMD juga perlu dievaluasi secara berkala agar kontribusinya terhadap PAD lebih besar," ujar Amir.
Sinergi Anggaran: Perencanaan ke Bawah Harus Terukur
Banggar meminta agar penyusunan program dan penganggaran ke depan lebih difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat. Pemerintah daerah diminta memperkuat sinergi dengan kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta instansi vertikal agar belanja daerah tidak tumpang tindih.
Amir menambahkan, seluruh tahapan pembahasan APBD berjalan efektif berkat sikap kooperatif Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Namun, catatan kritis tetap diberikan agar kebijakan pembangunan ke depan lebih terarah dan akuntabel.
"Laporan ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi anggaran DPRD yang memuat hasil pembahasan, pendalaman, serta berbagai masukan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pembangunan," pungkas Amir.
