MANADO — Enam langkah strategis itu diumumkan menyusul masih rendahnya akses pelaku usaha mikro terhadap pembiayaan formal, khususnya di wilayah kepulauan. Jemmy Ringkuangan menegaskan, akses keuangan bukan sekadar membuka rekening atau menyalurkan kredit, melainkan instrumen pembangunan untuk memperluas kesempatan berusaha dan mengurangi kesenjangan.
"Pertama, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mencapai target di Sulawesi Utara sebesar 94,54 persen pada 2029," kata Jemmy di Manado, Kamis.
Komitmen kedua, memperkuat program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang berbasis komoditas unggulan. Ketiga, mempererat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan.
Dua langkah berikutnya menyasar penyelarasan program TPAKD dengan prioritas pembangunan dalam RPJMD, serta peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Langkah keenam mengoptimalkan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Bohusami, dan pengembangan ekosistem keuangan inklusif di perdesaan.
Gubernur Sulut meminta seluruh bupati dan wali kota mengambil peran aktif dalam implementasi program di daerah masing-masing. Fokus utamanya pada peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan UMKM, serta optimalisasi potensi ekonomi daerah.
Tantangan yang dihadapi masih besar. Banyak pelaku UMKM yang belum memperoleh akses pembiayaan formal, literasi keuangan di sejumlah wilayah kepulauan masih rendah, dan transformasi digital dinilai belum optimal menjangkau petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro.
Jemmy menegaskan bahwa Sulawesi Utara dan Gorontalo memiliki hubungan sejarah, budaya, perdagangan, dan konektivitas yang saling melengkapi. Kedua provinsi dinilai memiliki peluang besar untuk tumbuh bersama apabila didukung sistem keuangan yang inklusif dan efisien.
Semangat yang ada di Sulut disebutnya akan menjadi kekuatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan utara Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar akses keuangan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.