Jakarta — Bencana alam dan krisis lingkungan kerap menjadi ujian terberat bagi ketahanan suatu bangsa. Ketika akses jalan terputus, jembatan rubuh, atau pasokan air bersih terhenti, pertanyaan mendasar yang selalu muncul di benak publik, termasuk warga Sulawesi Utara, adalah seberapa cepat negara bergerak menyelamatkan rakyatnya.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kecepatan respons saat penanganan tanggap darurat infrastruktur bukan sekadar indikator teknis, melainkan wujud nyata kehadiran negara di tengah masa kritis — pesan yang juga relevan bagi Sulawesi Utara.
Menurut Dody, setiap detik sangat berharga ketika bencana melumpuhkan konektivitas. Kementerian PU telah menerapkan protokol tanggap cepat (quick response) yang mewajibkan tim balai teknis di daerah, termasuk yang bertugas di Sulawesi Utara, bergerak ke lokasi terdampak dalam hitungan jam setelah kejadian, tanpa harus menunggu komando panjang dari pusat.
Dody memaparkan lebih rinci upaya yang dilakukan timnya saat merespons bencana, sesuatu yang juga relevan bagi warga Sulawesi Utara: "Saat infrastruktur lumpuh, fokus utama kami adalah membuka isolasi wilayah. Tim bergerak cepat memasang jembatan bailey, mengerahkan alat berat untuk pembersihan material, serta memastikan akses logistik bantuan dan evakuasi warga dapat melintas," ujar Menteri PU Dody Hanggodo, Rabu (2/9/2026).
Bersamaan dengan pemulihan jalan, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana turut jadi perhatian utama. Sarana air bersih dan sanitasi darurat disebar ke titik pengungsian untuk mencegah krisis kesehatan susulan, tak terkecuali bagi warga Sulawesi Utara.
Dody menjelaskan bahwa pola kerja yang diterapkan kini mengintegrasikan tahap tanggap darurat, mitigasi risiko, hingga rekonstruksi pascabencana. Prinsip build back better diterapkan agar infrastruktur yang dibangun kembali, termasuk di Sulawesi Utara, memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap potensi bencana di masa depan.
Namun, Dody mengakui tantangan geografis Indonesia yang sangat luas dan dipenuhi area rawan bencana menuntut keterlibatan seluruh pihak. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah termasuk Sulawesi Utara, TNI-Polri, hingga masyarakat lokal menjadi fondasi utama agar percepatan pemulihan bisa tercapai secara optimal.
Melalui komitmen respons cepat dan penanganan yang terukur, Kementerian PU terus berupaya memastikan jaringan konektivitas dan sarana vital dapat segera pulih. Kecepatan tindakan ini menjadi tolok ukur utama bahwa negara hadir secara sigap untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak, termasuk di Sulawesi Utara.