Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memastikan program inklusi keuangan berdampak nyata bagi warga di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) Sulawesi Utara. Ia menekankan agenda TPAKD tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan harus diterjemahkan menjadi program yang dirasakan langsung masyarakat. Pemkab Kepulauan Sangihe mendorong perbankan memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM, petani, dan nelayan lokal.
SANGIHE — Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari menegaskan sinergi lintas sektor menjadi kunci agar program inklusi keuangan benar-benar menyentuh masyarakat luas. Arahan itu disampaikan saat ia menyoroti kinerja TPAKD di daerah tersebut.
Menurut Michael, keberadaan TPAKD harus menghadirkan akses keuangan riil yang mampu mendongkrak perekonomian warga Sangihe. Bukan sekadar laporan kegiatan atau pertemuan rutin.
Langkah konkret yang didorong Pemkab Kepulauan Sangihe adalah mempermudah penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Tiga bank yang disebut secara spesifik adalah Bank SulutGo, BRI, dan Bank Mandiri.
Pembiayaan itu diproyeksikan memperluas akses modal bagi UMKM, petani, serta nelayan lokal. Sektor perdagangan dan pertanian menjadi perhatian utama, di samping potensi kelautan yang selama ini menjadi tulang punggung daerah kepulauan.
Michael menyoroti pentingnya penguatan pembiayaan untuk budi daya ikan dan perikanan tangkap. Menurut dia, dukungan modal diperlukan agar potensi kelautan dan perikanan Sangihe bisa dimanfaatkan lebih optimal.
Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert Sianipar menilai TPAKD berperan sebagai kontributor dalam mewujudkan program ekonomi yang inklusif dan produktif. Peran itu mencakup percepatan pemerataan akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Menurut Robert, perluasan akses tersebut dapat mempercepat layanan keuangan bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa. Sinergi antara Pemkab Kepulauan Sangihe, OJK, dan industri perbankan diharapkan memperluas akses pembiayaan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Bagi warga Sangihe yang tersebar di pulau-pulau kecil, kemudahan menjangkau layanan bank dan kredit usaha menjadi persoalan sehari-hari. Jarak antarpulau dan keterbatasan infrastruktur membuat banyak pelaku usaha kecil bergantung pada modal terbatas.
Melalui penguatan TPAKD, Pemkab Kepulauan Sangihe berharap pembiayaan tidak lagi terkonsentrasi di pusat kota, tetapi merata hingga desa-desa terpencil. Program ini menyasar langsung kelompok yang selama ini paling sulit mengakses layanan keuangan formal.