MANADO — Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut, I Gusti Bagus M Ibrahim, menempatkan Kanwil sebagai garda pengawasan, kontrol, dan penjaminan mutu atas pengolahan data perlintasan. Peran itu yang menjadi dasar lahirnya Mapalus Presisi.
Nama Mapalus diambil dari tradisi gotong royong khas Minahasa. Ibrahim menyebut pilihan nama itu bukan sekadar simbol, melainkan pengingat bahwa validasi data butuh kerja bersama lintas unit.
"Mapalus dalam kolaborasi artinya kita bekerja bersama-sama secara gotong royong, presisi dalam data. Jadi, Mapalus Presisi. Saya ambil ini untuk memberikan penguatan terhadap tata kelola passenger recap," ujar Ibrahim.
Apa Itu Passenger Recap dan Mengapa Divalidasi Ketat
Passenger recap adalah rekapitulasi seluruh penumpang yang keluar masuk melalui TPI Bandara Sam Ratulangi. Data itu mencakup WNI maupun orang asing.
Menurut Ibrahim, data perlintasan yang tidak akurat bukan cuma soal angka. Ketidaktepatan bisa menjadi celah bahaya bagi pengawasan orang asing di wilayah Sulut.
Validitas data dinilai kian mendesak seiring posisi strategis Sulut yang mulai dilirik investor global. Pembangunan hotel-hotel bintang lima di Minahasa Utara disebut sebagai salah satu penandanya.
"Kalau data ini tidak kita bekali menjadi data yang valid, sangat disayangkan, bisa jadi juga berbahaya. Padahal data keluar masuknya orang, baik WNI maupun orang asing, bisa kita olah menjadi bahan pengawasan orang asing," ujarnya.
Alur Baru: Dari TPI ke Kanwil, Baru Dilaporkan ke Ditjen Imigrasi
Lewat sistem baru ini, data perlintasan tidak lagi langsung dikirim dari TPI Bandara Sam Ratulangi ke Ditjen Imigrasi. Data harus melewati tahap verifikasi di Kanwil lebih dulu.
Setelah divalidasi Kanwil, data dikembalikan ke TPI untuk dilaporkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Ibrahim menyebut kerja sama antara TPI, Kanwil, dan Kantor Imigrasi inilah yang menjadi inti Mapalus.
"Alurnya dari TPI ke Kanwil. Jika sudah divalidasi oleh Kanwil, dikembalikan lagi ke TPI untuk dilaporkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Kerja sama antara TPI, Kanwil, dan Kanim inilah yang menjadi Mapalus, gotong royong dan presisi dalam data. Kita mendapatkan data valid untuk dilaporkan ke pimpinan di Ditjen Imigrasi," tuturnya.
Maskapai Wajib Unggah Manifest Sebelum Pesawat Lepas Landas
Penguatan tata kelola ini diintegrasikan dengan Sistem Informasi Perlintasan (SIPP) serta perjanjian kerja sama dengan pihak maskapai. Lewat PKS tersebut, maskapai wajib mengunggah data manifest penumpang sebelum pesawat lepas landas.
Data manifest itu kemudian dicocokkan secara ketat oleh petugas Imigrasi. Langkah tersebut ditempuh guna mencegah anomali data maupun potensi penyalahgunaan di lapangan.
Kegiatan Ngobrol Pintar Imigrasi dan Pers Sulut itu juga dihadiri Kabid Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Rejeki Putra Ginting; Plt Kabid Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Hendrik Rompis; Katim Intelijen Kiven Manus; serta Katim Humas Valent Pontororing.
