MANADO — Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Dr. Susetio Cahyadi, S.I.K., M.M., M.H., CFrA., CSA, hadir mewakili Kapolda Irjen Pol Yudo Hermanto, S.I.K., pada malam penganugerahan tersebut. Ia didampingi Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo.
PWI Sulut menilai peran Polda Sulut dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan membangun hubungan baik dengan insan pers. Penghargaan itu masuk dalam rangkaian PWI Sulut Award 2026 yang juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah, institusi perbankan, dan pihak swasta.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir hadir langsung di acara itu. Ia mengingatkan kembali jati diri wartawan sebagai pejuang, nilai yang melekat dalam sejarah kelahiran PWI pada 1946 di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
"PWI sendiri lahir pada tahun 1946, bersamaan dengan masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejarah panjang itu menjadi bukti bahwa PWI bukan organisasi baru, melainkan bagian dari sejarah bangsa," ujar Munir.
Ia menyebut anggota PWI kini mencapai hampir 40 ribu orang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah itu disebutnya sebagai kekuatan besar sekaligus tanggung jawab menjaga profesionalisme dan integritas kewartawanan.
Munir memberi apresiasi kepada PWI Sulut di bawah kepemimpinan Sintya Bojoh. Menurutnya, kepengurusan yang belum genap satu tahun mampu menyelenggarakan agenda berskala besar.
"Keberhasilan PWI Sulut Award 2026 menunjukkan adanya kerja keras, kekompakan, dan keseriusan pengurus dalam membangun organisasi serta merawat kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan," tukasnya.
Ia menegaskan media bukan lawan pemerintah. Pers disebutnya sebagai mitra strategis yang mendorong pembangunan daerah, menjaga demokrasi, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Arus informasi di media sosial disebut Munir sebagai tantangan serius bagi dunia jurnalistik. Berita bohong, fitnah, dan informasi yang dipelintir bisa bercampur dengan informasi benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
"Ketika masyarakat keracunan berita hoaks, obatnya adalah informasi yang benar, akurat, dan tervalidasi. Karena itu, pastikan jati diri wartawan, pelihara profesionalisme dan integritas," tegas Munir.
Ia juga menyoroti praktik oknum yang mengatasnamakan wartawan untuk memeras maupun mengintimidasi pejabat. Tindakan itu diminta tidak dibiarkan karena mencederai profesi dan merusak kepercayaan publik terhadap pers.
"Kalau ada yang mengancam, hadapi dan laporkan ke Kabid Humas Polda Sulut," pesannya.
Munir sekaligus meminta pejabat pemerintah tidak alergi terhadap wartawan. Keterbukaan terhadap media disebutnya bagian penting dari transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua PWI Sulawesi Utara Sintya Bojoh menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang terbangun antara insan pers, pemerintah daerah, dan kalangan swasta. Ia berharap kemitraan itu terus diperkuat agar PWI ikut mengambil bagian dalam pembangunan Sulut.
Malam penganugerahan turut dihadiri para wali kota dan bupati, perwakilan pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan dari kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara.
"PWI tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bersinergi dengan semua stakeholder. Bersama-sama kita rawat demokrasi, kita kawal pembangunan, dan kita majukan Sulawesi Utara serta Indonesia," pungkas Munir.