MINAHASA UTARA — Kepala Dinas Pendidikan Minahasa Utara Evelin Luntungan memaparkan skema pendidikan kesetaraan itu di hadapan para hukum tua se-Kecamatan Kalawat. Ia didampingi Kepala SKB Lidya Rumimpunu dan Kader SKB Minut Lani Tumbol. Rakor tersebut juga dihadiri Camat Kalawat Agustinus Dondokambey, perwakilan Polsek Airmadidi, perwakilan Koramil 1310-06 Airmadidi, dan Kepala Puskesmas Kolongan Cecilia Paat.
Keberadaan sejumlah perusahaan di Kalawat menjadi alasan utama dorongan tersebut. Kesempatan kerja terbuka, tetapi syarat administrasi seperti ijazah sering membuat warga setempat tersisih.
Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Minut merupakan satuan pendidikan negeri di bawah Dinas Pendidikan kabupaten, terdaftar dengan NPSN P9959887. Layanan yang disediakan mencakup tiga jenjang kesetaraan:
Peserta juga mendapat ujian pendidikan kesetaraan, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan masyarakat untuk membangun kecakapan hidup. Menurut Luntungan, ijazah bukan satu-satunya hasil yang dikejar.
"Fungsi dan kegiatan utama program ini mencakup pendidikan kesetaraan, yakni menyelenggarakan program kejar paket seperti Paket A, Paket B, dan Paket C, termasuk ujian pendidikan kesetaraan. Selain itu, memberikan pelatihan keterampilan, pengetahuan, serta pemberdayaan masyarakat agar memiliki kecakapan hidup," jelas Luntungan.
Ia menambahkan, pendidikan kesetaraan menjadi sarana meningkatkan kemampuan warga agar lebih siap bersaing di dunia kerja, bukan sekadar memperoleh ijazah.
Pemerintah daerah membuka peluang penyelenggaraan kelas di luar lokasi utama kegiatan belajar. Kalawat masuk pertimbangan karena jumlah penduduknya cukup padat.
"Program ini dilaksanakan secara fleksibel sehingga dapat menjangkau target warga yang membagi waktu antara kerja dan belajar. Kami pun siap membuka kelas jauh di Kecamatan Kalawat mengingat wilayah ini memiliki penduduk yang cukup padat," terang Luntungan.
Fleksibilitas itu dinilai penting bagi warga yang sudah bekerja. Jadwal belajar disusun agar tidak bentrok dengan aktivitas harian peserta.
Luntungan meminta pemerintah desa mengambil peran lebih aktif. Para hukum tua bersama kepala jaga diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi program, tetapi juga mendata warga yang putus sekolah maupun belum memiliki ijazah sesuai jenjangnya.
Langkah tersebut dinilai perlu agar layanan pendidikan tidak hanya diketahui warga yang tinggal dekat pusat layanan. Warga di lingkungan permukiman dan wilayah desa juga harus terjangkau.
Pejabat Hukum Tua Desa Kolongan Tetempangan, Renny Theodora Onthony, menyambut baik tawaran tersebut. Menurutnya, perusahaan di Kalawat seharusnya menjadi peluang bagi warga lokal untuk meningkatkan taraf hidup.
"Kami tentunya siap mendorong warga Koltem untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan yang disediakan bupati dan wakil bupati. Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat, mengingat di Kecamatan Kalawat merupakan penyumbang lapangan kerja karena terdapat banyak perusahaan yang beroperasi," ujar Onthony.
Program ini berada di bawah kepemimpinan Bupati Joune James Esau Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung. Dukungan pemerintah desa diharapkan membuat layanan kesetaraan menjangkau warga yang selama ini belum sempat menuntaskan pendidikan.