SULAWESI UTARA — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang resmi mengambil alih penerbitan nota jasa barang nonpeti kemas dari PT Pelabuhan Tanjung Priok mulai 1 Desember 2026 pukul 00.01 WIB. Pengalihan ini merupakan bagian dari penataan peran dan penyederhanaan proses bisnis di lingkungan Pelindo Group sesuai arahan Danantara. Bagi pengguna jasa pelabuhan, perubahan menyentuh administrasi penagihan tanpa mengubah operasional bongkar muat barang nonpeti kemas.
Pelabuhan Tanjung Priok Palembang menggelar coffee morning bersama pemangku kepentingan dan pengguna jasa nonpeti kemas di Ruang Rapat Musi, Palembang. Forum tersebut membahas latar belakang pengalihan, penyesuaian administrasi penagihan, mekanisme pembayaran, ketentuan perpajakan, hingga waktu implementasi perubahan. Sosialisasi ini menyasar asosiasi pelabuhan dan pelaku usaha agar transisi berjalan mulus.
Hadir dalam acara itu Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang Khairul Anwar, General Manager Pelindo Regional 2 Palembang Darmawi, Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Indra Hidayat Sani, Senior Manager Treasury Pelindo Regional 2 Rizki Nopriza, serta Branch Manager PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Palembang Ade Affandi. Kepala KSK Pelabuhan Boom Baru AKP R. Nugroho Panji P turut hadir bersama pimpinan DPC INSA Palembang, DPW ALFI/ILFA Sumatera Selatan, DPW APBMI Sumatera Selatan, DPW ISAA Sumatera Selatan, dan DPD APTRINDO Sumatera Selatan.
Materi sosialisasi disampaikan Finance & Human Resources Manager Pelindo Regional 2 Palembang Saripudin bersama Rizki Nopriza. Penerbitan nota jasa barang nonpeti kemas yang sebelumnya dipegang PT Pelabuhan Tanjung Priok kini beralih ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang. Administrasi penagihannya ikut berpindah ke tangan perusahaan induk.
Operasional layanan nonpeti kemas tidak berubah. Bongkar muat dan pelayanan barang tetap berjalan dengan mekanisme yang berlaku selama ini. Perubahan hanya menyentuh aspek administrasi dan penagihan, bukan pelaksanaan di lapangan.
Penentuan penerbit nota mengacu pada tanggal dan waktu permintaan jasa barang yang tercatat di sistem. Permintaan yang masuk sebelum tanggal efektif masih diterbitkan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Permintaan sejak 1 Desember 2026 menggunakan nota dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Waktu pasti pemberlakuan akan diumumkan resmi lewat surat edaran kepada pengguna jasa.
Bagi pelaku usaha ekspedisi dan bongkar muat, pengalihan ini memangkas jalur administrasi karena nota dan penagihan berada di satu pintu, yakni Pelindo Regional 2 Palembang. Asosiasi pelabuhan di Sumatera Selatan dilibatkan langsung agar anggota mereka memahami penyesuaian tagihan dan kewajiban perpajakan sejak awal.
Pelindo menargetkan proses bisnis yang lebih sederhana dan terintegrasi melalui skema ini. Koordinasi dengan regulator, asosiasi, dan pengguna jasa disebut menjadi kunci agar layanan tetap berjalan optimal selama masa transisi.
Pelindo Group Regional 2 Palembang berkomitmen menjaga mutu layanan lewat koordinasi berkelanjutan dan penyampaian informasi yang transparan. Penataan peran antara perusahaan induk dan anak usaha ini merupakan langkah lanjutan dari restrukturisasi yang dijalankan Pelindo Group.
Pengalihan nota jasa nonpeti kemas menandai penataan ulang tata kelola administrasi di pelabuhan, dengan operasional layanan tetap dijaga agar kebutuhan pengguna jasa tidak terganggu.