BOLMUT — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kembali melakukan perombakan struktur jabatan besar-besaran. Sebanyak 97 pejabat manajerial resmi menempati posisi baru setelah diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Sirajudin Lasena di Boroko.
Rotasi ini bukan sekadar rutinitas pergantian personel, melainkan bagian dari desain besar pembenahan pelayanan publik di wilayah tersebut. Sirajudin menekankan bahwa penyegaran di tubuh birokrasi sangat diperlukan untuk menjaga ritme kerja agar tetap dinamis dan tidak terjebak dalam kejenuhan fungsional.
Alasan di Balik Rotasi: Cegah Kejenuhan dan Tingkatkan Kinerja
Dalam sambutannya, Sirajudin Lasena menjelaskan bahwa perpindahan tugas merupakan kesempatan bagi para pejabat untuk memperluas pengalaman. Dengan menghadapi tantangan di instansi yang berbeda, kompetensi aparatur diharapkan dapat meningkat secara linier dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
“Pelantikan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya strategis untuk memberikan kesempatan bagi pejabat dalam mengembangkan kompetensi, pengalaman di bidang yang berbeda,” ujar Bupati Sirajudin.
Ia juga menambahkan bahwa perubahan posisi ini bertujuan agar tidak terjadi stagnasi atau kejenuhan dalam bekerja. Melalui wajah-wajah baru di berbagai lini manajerial, Pemkab Bolmut menargetkan adanya akselerasi program pembangunan yang lebih cepat dan efektif pada tahun anggaran berjalan.
Rincian SK Bupati Terkait Mutasi Pejabat
Keputusan perombakan ini tertuang secara resmi melalui Keputusan Bupati Nomor: 821.24/BKPSDM/BMU/SK/61/V/2026. Dokumen tersebut mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolmut.
Bupati menginstruksikan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk segera melakukan serah terima jabatan dan beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. Integritas dan sinergi antarinstansi menjadi poin utama yang ditekankan untuk mencapai target pembangunan daerah.
“Pelantikan ini bukan hanya agenda seremonial, namun dalam menyegarkan birokrasi untuk tidak terjadi kejenuhan, serta bertujuan dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang lebih cepat dan efektif,” terangnya.
Di akhir prosesi pelantikan, Sirajudin mengingatkan para bawahannya bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja nyata. Ia meminta 97 pejabat tersebut langsung bekerja maksimal tanpa perlu waktu penyesuaian yang terlalu lama, mengingat tuntutan pelayanan publik tidak bisa ditunda.
