MANADO — Bukan sekadar klaim, potensi kelautan Sulawesi Utara disebut-sebut bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Namun, di balik gemerlap potensi itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) justru menyoroti tiga persoalan struktural yang masih membayangi: lemahnya hilirisasi, infrastruktur logistik yang belum memadai, dan ancaman penangkapan ikan berlebih atau overfishing.
Temuan ini diungkap dalam road show kajian pengembangan industri perikanan di Sulawesi Utara, Jumat (22/5/2026). Ketua Tim Kajian BRIN, Asep Saepudin, menyatakan bahwa sebagian besar hasil laut dari provinsi yang dikenal sebagai gerbang Pasifik itu masih dijual dalam bentuk bahan mentah.
Akar Masalah: Ikan Mentah, Bukan Produk Jadi
Menurut Asep, nilai tambah ekonomi yang dinikmati daerah belum maksimal karena hasil perikanan belum banyak diolah. “Sulawesi Utara memiliki potensi pasar ekspor perikanan yang besar, tetapi masih menghadapi tantangan pada aspek teknologi, infrastruktur, akses pasar, dan dinamika regulasi,” ujarnya.
BRIN pun mendorong percepatan hilirisasi. Ikan tidak lagi diekspor mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tinggi. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir.
Teknologi dan Regulasi: Dua Sisi yang Harus Seiring
Kepala Pusat Riset Teknologi Manufaktur Peralatan BRIN, Taufik Hidayat, menegaskan transformasi industri perikanan harus dilakukan lewat inovasi teknologi dan diversifikasi produk. “Kita membutuhkan transformasi industri berbasis inovasi, penguatan hilirisasi, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” katanya.
Namun, Taufik juga mengingatkan bahwa kepastian regulasi menjadi faktor kunci dalam menarik investasi. Perubahan aturan yang terlalu cepat justru bisa menghambat akselerasi industri, meskipun bertujuan menjaga kelestarian laut.
Respons Daerah: Sinkronisasi Pusat-Daerah Jadi Kunci
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, meminta agar kebijakan pusat dan daerah bisa sinkron. Menurutnya, tanpa koordinasi yang erat, pengembangan industri perikanan berisiko berjalan lambat.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Utara, Jani Niclas Lukas, berharap BRIN memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Dukungan juga datang dari Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Universitas Sam Ratulangi, dan Bappeda.
Apa Langkah Selanjutnya?
BRIN menilai, dengan dorongan riset, inovasi, dan hilirisasi industri, Sulawesi Utara berpeluang besar menjelma menjadi pusat ekonomi kelautan baru Indonesia Timur yang modern, kompetitif, dan ramah lingkungan. Namun, semua itu hanya akan terwujud jika tiga persoalan utama—hilirisasi, infrastruktur, dan overfishing—segera ditangani secara sistematis.
