Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kini memegang kendali atas ribuan entitas negara dengan total aset konsolidasi mencapai Rp1.650 triliun. Langkah restrukturisasi besar-besaran ini diproyeksikan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 1,6 persen sekaligus memangkas tumpang tindih usaha di berbagai sektor strategis. Konsolidasi tersebut menjadi tumpuan pemerintah untuk mengakhiri inefisiensi birokrasi yang selama ini membebani kinerja perusahaan pelat merah.
Lahirnya BPI Danantara menandai pergeseran fundamental dalam pengelolaan aset negara di Indonesia. Lembaga ini dirancang untuk menyatukan kekuatan perusahaan besar seperti BRI, Mandiri, Telkom, hingga Pertamina dan PLN ke dalam satu komando investasi yang lebih profesional. Tujuannya jelas: mengubah wajah BUMN yang selama ini gemuk birokrasi menjadi mesin ekonomi yang lincah di kancah global.
Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman, menilai Danantara adalah fondasi transformasi ekonomi yang lebih adaptif. Dengan kapasitas finansial yang masif, lembaga ini diharapkan mampu mendanai agenda industrialisasi dan hilirisasi nasional tanpa terus-menerus bergantung pada suntikan dana APBN. Restrukturisasi ini bukan sekadar efisiensi anggaran, melainkan upaya menciptakan nilai tambah ekonomi yang nyata.
“Danantara menjadi langkah strategis untuk merestrukturisasi aset dan investasi BUMN agar lebih produktif, serta berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru untuk memperkuat hilirisasi yang pada akhirnya mendorong PDB naik sebesar 1,6 persen,” ujar Rizal dalam forum diskusi Nagara Institute di Semarang, baru-baru ini.
Salah satu persoalan kronis yang coba diselesaikan Danantara adalah redundansi atau tumpang tindih unit usaha. Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti banyaknya anak dan cucu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang serupa, seperti logistik, hotel, hingga properti. Kondisi ini seringkali membuat sesama perusahaan negara saling sikut dan tidak efisien.
Wijayanto mengibaratkan Danantara sebagai satu keranjang besar yang mengumpulkan "telur-telur" BUMN yang sebelumnya berserakan. Dengan manajemen terpusat, pengawasan terhadap aset negara menjadi lebih mudah dilakukan. Namun, ia mengingatkan bahwa pemusatan kekuatan ini menuntut pengawalan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Konsolidasi ini diproyeksikan mampu mendongkrak valuasi aset negara hingga 40 persen. Selain itu, integrasi operasional di bawah Danantara ditargetkan menghasilkan penghematan biaya atau efisiensi hingga Rp60 triliun per tahun. Angka ini menjadi krusial untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan negara dalam membiayai proyek strategis nasional.
Meski menjanjikan efisiensi besar, Danantara menghadapi tantangan integritas yang serius. Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, menekankan bahwa keberhasilan lembaga super holding ini sangat bergantung pada independensinya. Intervensi politik praktis harus ditekan seminimal mungkin agar keputusan bisnis yang diambil tetap objektif dan profesional.
Awalil menegaskan bahwa transparansi adalah syarat mutlak untuk meraih kepercayaan investor global. Menurutnya, segala bentuk kebijakan harus didasarkan pada peraturan yang jelas, bukan sekadar diskresi pejabat. Tanpa keterbukaan informasi, legitimasi Danantara di mata publik dan pasar internasional bisa tergerus.
Kekhawatiran lain muncul terkait kontribusi BUMN terhadap kas negara. Guru Besar FEB Universitas Diponegoro, Akhmad Syakir Kurnia, mengingatkan bahwa pengalihan dividen dari BUMN ke kas Danantara harus dibarengi dengan peningkatan kinerja yang signifikan. Hal ini penting agar setoran ke APBN tidak terganggu di masa transisi.
Saat ini, Danantara tengah memprioritaskan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit sebagai standar baru transparansi. Langkah ini diharapkan menjadi tonggak sejarah baru di mana seluruh kekayaan negara dipetakan secara terbuka. Keberhasilan Danantara akan menjadi pembuktian apakah Indonesia mampu mengelola aset raksasanya sekelas Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia.