BITUNG — Dua penghargaan bergengsi yang diraih Kota Bitung dalam waktu hampir bersamaan bukanlah hasil kerja instan. Di balik panggung, ada figur birokrat senior yang disebut-sebut sebagai pengendali utama mesin pemerintahan: Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ignatius Rudy Theno.
Pertama, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara kembali diraih. Kedua, Bitung dinobatkan sebagai Terbaik I kategori Pengendalian Inflasi tingkat provinsi dalam ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026. Dua prestasi ini diraih di tengah usia pemerintahan Wali Kota Hengky Honandar dan Wakil Wali Kota Randito Maringka yang baru berjalan sekitar satu tahun, sejak dilantik pada Februari 2025.
Dalam struktur pemerintahan daerah, kepala daerah memang memegang kendali kebijakan tertinggi. Namun, eksekusi harian berada di pundak birokrasi yang dikomandoi sekda. Rudy Theno, yang menjabat sekda definitif sejak 2022, dianggap mampu mengonsolidasikan seluruh perangkat daerah agar bergerak seirama. Di kalangan ASN Pemkot Bitung, ia kerap dijuluki “panglima ASN.”
Julukan itu bukan tanpa alasan. Sebelum menjadi sekda, Rudy memimpin sejumlah dinas strategis, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR). Ia dikenal menguasai detail teknokrasi pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan program pembangunan.
Penghargaan pengendalian inflasi bukanlah barang baru bagi Rudy. Pada 2023, saat masih berada di bawah kepemimpinan wali kota sebelumnya, ia menjadi figur yang menerima langsung insentif fiskal pengendalian inflasi dari pemerintah pusat senilai Rp11,6 miliar. Kala itu, Bitung dinilai sukses menjaga stabilitas harga daerah.
Kategori pengendalian inflasi tidak hanya mengukur stabilitas harga pangan. Penilaian mencakup konsistensi pelaporan, efektivitas program, koordinasi lintas perangkat daerah, hingga dukungan anggaran. Seluruh instrumen itu, menurut sejumlah sumber di lingkungan Pemkot, berada dalam kendali birokrasi yang dikomandoi Rudy Theno.
Dengan usia pemerintahan yang masih sangat muda, raihan penghargaan tingkat regional hingga nasional menjadi sinyal positif. Kepala daerah memang berhak menikmati sorotan publik, tetapi di balik panggung, tangan birokrasi bekerja senyap menggerakkan seluruh perangkat daerah.
Rudy Theno sendiri beberapa kali menegaskan bahwa capaian pemerintah daerah tidak lahir dari kerja individu. Ia menyebutnya sebagai hasil kerja kolektif yang dibangun secara konsisten. Kenaikan pangkatnya ke golongan IV/d pada 2025 lalu juga dibarengi harapan agar ia menjadi teladan etos kerja, loyalitas, dan pelayanan publik yang berintegritas.
Dengan fondasi birokrasi yang sudah terbangun, publik kini menanti apakah Bitung mampu mempertahankan laju prestasi ini di tahun-tahun mendatang. Sebab, penghargaan bukan hanya soal seremoni, melainkan cerminan tata kelola pemerintahan yang berjalan efektif.