SULAWESI UTARA — Pengakuan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Gubernur Papua, Bupati Solok Selatan, Bupati Bantul, dan Wakil Bupati Puncak di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (29/6). Ia menegaskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini harus dimulai dari kejujuran mengenai kondisi objektif di lapangan.
"Satu hal yang penting dari Sekolah Rakyat ini dimulai dari kejujuran, dimana kita harus jujur bapak ibu sekalian, banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah," ujar Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia mencapai lebih dari empat juta jiwa. Kelompok ini mencakup anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, hingga mereka yang berisiko tinggi putus sekolah.
"Namanya ATS atau Anak Tidak Sekolah, empat juta lebih di datanya BPS seluruh Indonesia, mereka belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah," kata Gus Ipul.
Ia mengilustrasikan bahwa persoalan ini tidak hanya terjadi di daerah terpencil. Di Jakarta, misalnya, ada seorang anak bernama Al-Jabbar, usia 15 tahun, yang lokasinya hanya sekitar 15 kilometer dari Istana Negara namun tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Anak-anak inilah yang oleh Presiden Prabowo disebut sebagai the invisible people—keluarga yang penderitaannya tidak tampak oleh publik.
Gus Ipul mengajak para kepala daerah untuk mempercepat pembangunan dan perluasan Sekolah Rakyat. Target Presiden adalah setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.
"Ini Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, satu hal yang penting untuk bisa kita tindak lanjuti bersama-sama. Saya percaya bahwa para Gubernur, Bupati, Wali Kota ini sangat memahami kondisi objektif masyarakatnya," ungkapnya.
Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyambut baik program tersebut. Ia berkomitmen mendorong pemerintah kabupaten/kota di Papua untuk menyukseskannya. Saat ini, pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen tengah berlangsung di tiga titik di Papua, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, dan Sarmi.
"Dengan program Pak Presiden melalui Sekolah Rakyat itu membantu pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong semua anak-anak Papua bisa dapat layanan pendidikan dengan baik. Tentunya program ini kami akan kawal biar segera dibangun di tahun 2026-2027," kata Mathius.
Selain kolaborasi Sekolah Rakyat, Gus Ipul menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data yang akurat menjadi syarat mutlak agar bantuan sosial tepat sasaran.
DTSEN dikelola oleh BPS, sementara Kemensos dan pemda bertugas melakukan pemutakhiran. Prosesnya dilakukan melalui dua jalur: formal lewat aplikasi SIKS-NG yang dioperasikan operator desa/kelurahan dan Dinas Sosial, serta partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, ground check oleh pendamping, call center, dan WhatsApp center.
"Saya ingin mengajak pada kesempatan ini, bahwa data itu kita mutakhirkan dan bergantung kepada kita. Kalau data kita yang dari bawah itu baik, maka ke atasnya juga akan baik. Kalau datanya dari bawah itu sedikit berantakan, maka ke atasnya juga nanti akan ada bias-bias yang luar biasa," ungkap Gus Ipul.