BITUNG — Motor dinas yang hilang itu merupakan Yamaha Jupiter MX yang seharusnya digunakan untuk operasional sehari-hari pegawai Dinas Sosial. Grace Dengah mengatakan dirinya baru mengetahui soal aset tersebut setelah bertugas di dinas tersebut sejak 2023.
BPK Sudah Minta Dinsos Cari Motor Hilang
Grace tidak menampik keterkaitan mantan Kadis Give Mose dengan hilangnya motor tersebut. Ia juga mengakui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengetahui kondisi ini dan meminta Dinas Sosial untuk mencari keberadaan motor itu.
“BPK sudah tahu dan meminta kami untuk mencarinya sampai ketemu,” ujar Grace, Selasa (30/6/2026).
Selama motor belum ditemukan, kata Grace, kondisi itu menjadi catatan negatif dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ia mengaku tidak mengetahui kronologi pasti hilangnya motor maupun pihak yang terakhir menguasainya.
Give Mose Bantah Tudingan, Sebut Motor di Dekat Rumah
Give Mose ketika dikonfirmasi langsung membantah tudingan bahwa dirinya tidak mengembalikan motor tersebut. Ia juga menolak anggapan bahwa dirinya pihak terakhir yang menguasai kendaraan itu.
Give bahkan mengklaim mengetahui di mana motor tersebut berada saat ini. Ia menyebut motor yang dicari ada di dekat rumahnya.
“Itu motor dibawa pengawasan Kabid Sammy Lombogia. Nah, waktu itu motor tersebut diserahkan ke sopirnya untuk digunakan sebagai kendaraan. Motor tidak hilang. Ada di dekat rumah,” kata Give melalui pesan WhatsApp.
Give menambahkan, “Tidak tahu, mungkin karena kelalaian Dinas Sosial saja motor itu tidak diangkut sampai sekarang. Yang pasti motor itu dibawa pengawasan Dinas Sosial, bukan saya.”
Mantan Kadis itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin menggunakan motor tersebut untuk menunjang aktivitas transportasi pribadi. “Coba pikir pakai logika. Masak saya menggunakan motor untuk alat transportasi,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Sosial Kota Bitung masih terus berupaya mencari keberadaan motor dinas yang hilang tersebut. Sementara BPK masih menunggu hasil pencarian untuk menyelesaikan catatan pengelolaan aset daerah.
