SANGIHE — Pertemuan berlangsung di Sunset Point Tahuna Beach Hotel dan dihadiri unsur lintas sektor. Bupati menilai posisi geografis Kepulauan Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina menuntut koordinasi pengawasan yang kuat.
Wilayah kepulauan yang didominasi perairan dan terdiri dari banyak pulau disebut menjadi tantangan tersendiri. Pengawasan formal di pintu masuk dan keluar dinilai tidak lagi memadai.
Thungari menyinggung kejadian di Pulau Matutuang pada 17 Agustus 2026. Saat itu dua orang undocumented persons melakukan pengibaran bendera.
"Salah satu peristiwa yang perlu mendapat perhatian bersama adalah kejadian di Pulau Matutuang pada 17 Agustus 2026, yang melibatkan dua orang undocumented persons melakukan pengibaran bendera," ujar Michael Thungari dalam sambutannya, Jumat (13/11/26).
Menurutnya, peristiwa itu menjadi pengingat bahwa dinamika di wilayah perbatasan bisa berkembang menjadi persoalan lebih luas. Antisipasinya adalah koordinasi dan komunikasi yang baik antarinstansi.
Meningkatnya aktivitas perlintasan melalui jalur-jalur tidak resmi juga menjadi sorotan dalam rapat. Kondisi itu disebut membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan wilayah perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan formal di pintu-pintu masuk dan keluar, tetapi juga membutuhkan dukungan informasi dari aparat kewilayahan, termasuk pemerintah desa di pulau-pulau terluar," ucap Thungari.
Dukungan informasi dari aparat kewilayahan dinilai krusial karena jangkauan pengawasan formal terbatas di wilayah kepulauan. Pemerintah desa di pulau terluar diposisikan sebagai ujung tombak deteksi dini.
Bupati menegaskan upaya menjaga wilayah perbatasan bukan semata tanggung jawab pihak imigrasi maupun aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Seluruh unsur diminta terlibat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
"Kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan di wilayah perbatasan," ujar Thungari.
Rapat Timpora kali ini juga menjadi forum penandatanganan PKS Desa Binaan Imigrasi dan SITUNA SIGAP. Sosialisasi Laporan Data Keimigrasian Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2026 turut digelar dalam kesempatan yang sama.