MANADO — Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen bersama jajaran pimpinan dan anggota dewan, termasuk Amir Liputo, aktif mengawal aspirasi warga kepulauan agar masuk prioritas perencanaan pembangunan. Pengawalan dilakukan dalam pembahasan anggaran di tingkat daerah maupun melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Pulau Salibabu di Kepulauan Talaud masih menghadapi tantangan geografis berat. Akses darat di wilayah itu didominasi jalan tanah yang sulit dilalui, terutama saat musim hujan.
Rp 102 Miliar untuk Jalan Lingkar Salibabu dan Akses Laine–Pintareng
Pembangunan Jalan Lingkar Salibabu menjadi proyek prioritas dengan alokasi Rp 102 miliar. Anggaran itu mencakup akses jalan Laine–Pintareng yang menghubungkan titik-titik permukiman warga.
Warga setempat disebut telah bertahun-tahun mendambakan akses jalan yang lebih layak. Perbaikan konektivitas dinilai penting untuk memperlancar transportasi darat di wilayah kepulauan terluar Indonesia.
Ketua TAPD yang juga Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, menegaskan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur tersebut menjadi salah satu prioritas dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
Dampak ke Distribusi Komoditas Pertanian dan Perikanan Warga
Fransiscus menjelaskan bahwa akses jalan yang lebih baik akan memangkas biaya dan waktu distribusi barang antarwilayah di Pulau Salibabu. Legislator PDI Perjuangan itu menyoroti dampaknya bagi aktivitas ekonomi harian warga.
"Memperlancar pengangkutan komoditas pertanian dan perikanan warga lokal ke pusat pasar serta membuka aksesibilitas wilayah terisolasi untuk mendorong tumbuhnya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan utara NKRI," jelasnya.
Alokasi anggaran tersebut diharapkan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Selama ini, biaya distribusi barang ke pulau terpencil menambah beban pengeluaran warga dan pedagang.
Sinergi Legislatif untuk Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
DPRD Sulut mendorong pemenuhan kebutuhan infrastruktur bagi kawasan yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Fransiscus dinilai konsisten memperjuangkan kebutuhan infrastruktur kawasan perbatasan dalam setiap pembahasan anggaran.
Langkah itu sekaligus menegaskan komitmen agar pemerataan pembangunan tidak hanya terpusat di daratan utama Sulawesi Utara. Wilayah terdepan perbatasan negara ikut menjadi sasaran prioritas.
Bagi warga Kepulauan Talaud dan Sangihe, kepastian anggaran dalam APBD 2027 menjadi penanda bahwa proyek jalan lingkar dan akses antardesa memasuki tahap perencanaan yang lebih konkret.
