BITUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung merampungkan rangkaian pembahasan marathon Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD tahun 2025. Hasil pembahasan tersebut difinalisasi melalui Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025-2026 yang fokus pada penetapan rekomendasi strategis bagi pihak eksekutif.
Ketua DPRD Bitung Vivy Ganap SE memimpin langsung jalannya sidang didampingi Ronald Kansil. Agenda ini dihadiri Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE, Wakil Wali Kota Randito Maringka S.Sos, serta Sekretaris Daerah Kota Bitung Ignatius Rudy Theno.
Apa Saja Catatan Strategis DPRD Bitung untuk Pemkot?
Dalam forum tersebut, legislatif menyoroti sejumlah poin krusial yang harus segera dibenahi oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Fokus utama rekomendasi mencakup peningkatan efektivitas program pembangunan agar tidak sekadar menjadi serapan anggaran, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
DPRD juga memberikan koreksi tegas kepada jajaran SKPD terkait pola penganggaran. Legislatif meminta agar penyusunan anggaran di masa mendatang lebih mengedepankan skala prioritas dan kebutuhan mendasar warga, terutama pada sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Bitung.
Rekomendasi ini diposisikan sebagai fungsi pengawasan politik. Dokumen tersebut diharapkan menjadi instrumen evaluasi agar kebijakan pemerintah daerah pada periode berikutnya lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam penggunaan uang negara.
Komitmen Wali Kota Hengky Honandar Tindak Lanjuti Rekomendasi
Pemerintah Kota Bitung menyatakan bakal menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan oleh DPRD. Wali Kota Hengky Honandar menegaskan bahwa masukan dari legislatif merupakan bagian penting dari sinergi antarlembaga untuk menjaga stabilitas pembangunan di Kota Cakalang.
“Setiap rekomendasi yang diberikan tentu menjadi perhatian pemerintah. Ini bagian dari proses evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Honandar.
Pemerintah kota menargetkan kolaborasi dengan legislatif dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor. Penguatan koordinasi ini dianggap vital di tengah meningkatnya tuntutan warga terhadap kualitas pelayanan birokrasi yang lebih cepat dan responsif.
Rapat paripurna LKPJ merupakan agenda tahunan yang diatur dalam sistem pemerintahan daerah. Melalui mekanisme ini, DPRD menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan, capaian kinerja pembangunan, serta kepatuhan terhadap regulasi anggaran yang telah disepakati bersama selama satu tahun anggaran.
