MANADO — Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, mendorong seluruh bupati dan wali kota untuk mempercepat realisasi investasi daerah. Hal ini disampaikan saat mewakili Gubernur Yulius Selvanus dalam kegiatan Dedicated Team Meeting (DTM) Regional Investor Relations Unit (RIRU) Sulawesi Utara 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Kamis (21/5/2026).
Kota Manado Kuasai 46 Persen Investasi, Minut di Posisi Kedua
Dari total realisasi Rp2,13 triliun, Kota Manado menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp989 miliar atau 46 persen. Disusul Kabupaten Minahasa Utara dengan kontribusi Rp779 miliar atau 36 persen.
Sementara itu, daerah lain seperti Bitung, Tomohon, dan Bolaang Mongondow diminta segera mengevaluasi hambatan investasi. Victor menegaskan capaian saat ini harus menjadi wake-up call bagi semua pihak.
“Capaian ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mampu menyentuh 33 persen. Kondisi ini harus menjadi wake-up call bagi kita semua, terutama para kepala daerah,” tegas Victor dalam arahannya.
Investasi Serap 5.070 Tenaga Kerja, PMDN Mendominasi
Investasi yang masuk hingga triwulan I 2026 disebut telah menyerap sekitar 5.070 tenaga kerja. Rinciannya, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp1,53 triliun atau 72 persen, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp593 miliar atau 23 persen.
Pemprov Sulut menekankan perlunya transformasi ekonomi melalui penguatan investasi di sektor sumber daya manusia, agrobisnis, dan pariwisata. Hilirisasi sektor unggulan seperti perikanan tuna dan cakalang, serta pengembangan produk turunan kelapa, menjadi prioritas utama.
Enam Daerah Belum Miliki Mal Pelayanan Publik, Wagult Desak Segera Dibentuk
Untuk meningkatkan daya tarik investasi, Victor mengapresiasi sembilan daerah yang telah mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, ia meminta enam kabupaten yang belum memiliki MPP agar segera membentuk dan mengoperasikannya pada tahun ini.
“MPP bukan sekadar memindahkan meja kerja, melainkan integrasi layanan berbasis teknologi informasi,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan integrasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) untuk meminimalisasi tatap muka dan menutup celah pungutan liar.
Kepala Daerah Diminta Hentikan Promosi Umum dan Susun Data Investasi Konkret
Victor meminta para kepala daerah menghentikan pola promosi yang hanya menonjolkan keindahan alam tanpa data konkret. Setiap daerah wajib menyusun dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang mencakup kesiapan lahan, dokumen AMDAL, hingga skema keuntungan investasi.
“Pemerintah daerah juga harus menerapkan strategi jemput bola secara agresif dalam berbagai forum investasi nasional maupun internasional,” imbuhnya.
Selain itu, percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital diminta agar penerbitan KKPR dapat dilakukan secara otomatis. Sebagai langkah taktis, seluruh kabupaten dan kota didorong berpartisipasi dalam North Sulawesi Investment Challenge 2026.
Melalui kompetisi tersebut, setiap daerah mengajukan portofolio proyek investasi terbaik yang berstatus clean and clear. Proyek terpilih akan disusun menjadi profil investasi berstandar internasional dan dipromosikan ke jaringan investor global melalui dukungan Bank Indonesia.
