MANADO — Wacana partai lokal di Sulawesi Utara kembali mendapat angin segar. Gagasan ini mengemuka dalam diskusi yang digelar di Manado, mempertemukan Dekan FISIP Unsrat dan Ketua Umum MKB Permesta Philip Pantouw.
Philip Pantouw secara gamblang menyatakan bahwa sistem politik nasional saat ini dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kekhasan dan kebutuhan daerah. Menurutnya, partai lokal bisa menjadi jembatan antara pusat dan daerah.
Mengapa Partai Lokal Dianggap Mendesak?
Dalam diskusi tersebut, Philip Pantouw memaparkan bahwa banyak kebijakan nasional yang kurang menyentuh persoalan riil di Sulawesi Utara. Ia mencontohkan sektor kelautan dan pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah, namun kerap kali kebijakannya tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
"Partai lokal bukan untuk memisahkan diri dari NKRI. Ini adalah alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Sulawesi Utara secara lebih fokus dan terukur," ujar Philip Pantouw dalam diskusi tersebut.
Respons Akademisi: Perubahan Konstitusi Jadi Prasyarat
Dekan FISIP Unsrat yang hadir dalam forum yang sama memberikan perspektif akademis. Ia menyebut bahwa wacana ini memang menarik, tetapi secara konstitusional masih menghadapi hambatan serius.
Pasal 1 UUD 1945 dan Undang-Undang Partai Politik saat ini tidak mengakomodasi keberadaan partai politik berbasis kedaerahan. Untuk mewujudkannya, diperlukan amandemen konstitusi yang tidak mudah dilakukan.
"Dari sisi akademik, ini kajian yang penting. Tapi realitas hukumnya, kita harus berani membuka kembali pembahasan soal sistem ketatanegaraan," jelas Dekan FISIP Unsrat.
Apa Langkah Selanjutnya?
Philip Pantouw mengakui bahwa perjuangan mendirikan partai lokal bukanlah pekerjaan sehari. Ia menegaskan, MKB Permesta akan terus menggelar diskusi dan sosialisasi untuk membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat Sulawesi Utara.
"Kami akan terus mendorong kajian dan dialog. Ini bukan soal cepat atau lambat, tapi soal bagaimana kita membangun fondasi yang kuat untuk masa depan politik daerah," pungkasnya.
