Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menerima sejumlah catatan dan rekomendasi dari Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Sulawesi Utara dalam exit meeting, Jumat (21/8/2026). Wakil Bupati Boltara, Moh. Aditya Pontoh, meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti masukan tersebut untuk pembenahan tata kelola pemerintahan.
BOLTARA — Rangkaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) resmi memasuki tahap akhir. Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan hasil temuan, catatan, serta rekomendasi secara langsung kepada jajaran Pemkab Boltara dalam exit meeting yang digelar Jumat (21/8/2026).
Pertemuan yang dihadiri Wakil Bupati Boltara, Moh. Aditya Pontoh, S.IP., ini menjadi penutup dari serangkaian proses evaluasi yang berlangsung selama kurang lebih delapan hari di daerah tersebut.
Fokus Evaluasi: LPPD 2025 dan Pemeriksaan 2026
Selama berada di Boltara, tim yang berasal dari tingkat provinsi itu melakukan sejumlah proses pemeriksaan. Kegiatan yang dijalankan mencakup reviu atas Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 serta pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk tahun 2026.
Hasil evaluasi ini menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan. Beberapa aspek yang menjadi sorotan utama meliputi tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
Instruksi Wagub: Siapkan Data Tambahan Jika Diperlukan
Menanggapi catatan tersebut, Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh menyampaikan apresiasi atas jalannya evaluasi. Ia menegaskan bahwa masukan dari Tim EPPD Provinsi Sulut sangat berharga bagi kemajuan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Evaluasi Provinsi. Masukan dan rekomendasi ini sangat berharga bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan akuntabilitas kinerja di Boltara,” ujar Aditya.
Orang nomor dua di Boltara itu pun menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat. Seluruh perangkat daerah terkait, termasuk pemangku Standar Pelayanan Minimal (SPM), diminta lebih proaktif dalam mendukung proses finalisasi hasil evaluasi.
“Kami mengimbau kepada seluruh perangkat daerah terkait dan pemangku SPM agar proaktif dalam memberikan data, dokumen maupun klarifikasi tambahan jika masih dibutuhkan oleh pihak Provinsi dalam proses finalisasi hasil evaluasi,” tegasnya.
Hadir dalam Exit Meeting
Kegiatan exit meeting tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Boltara. Tampak hadir Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Daerah, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Boltara. Tim EPPD Provinsi Sulawesi Utara dan Tim Penyusun LPPD Kabupaten Boltara juga hadir dalam pertemuan tersebut.
